Hasil Pencarian

Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query

Catur Wulaningrum, author

Analisis terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah pekarangan transmigrasi lokal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37612

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rudy Diaz Nicolas, author

Perkembangan hasil pungutan pajak penghasilan atas bunga deposito sertifikat deposito dan tabungan studi kasus pada Bank X

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993

S9927

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadiya Najmi, author

Kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti dalam perkara perdata status kepemilikan tanah : analisi Putusan Mahkamah Agung no. 399 PK/Pdt/2009 = Power of certificate as evidence evidence in civil case status land ownership : juridical review decisions of the Supreme Court number 399 PK/Pdt/2009

ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti...

2013

T33143

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lavani Tiani, author

Pemberian hak guna bangunan di Kota Batam diatas hak pengelolaan dari PT. Bunga Setangkai kepada PT. Dewa Dewi Abadi Oleh BP Batam (Studi kasus Putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI) = Giving rights to build in Batam City above management rights of PT. Bunga Setangkai to PT. Dewa Dewi Abadi By BP Batam (Case study of State Administrative Verdict Of Tanjung Pinang Number 10/G/2016/PTUN.TPI)

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status tanah Hak Guna Bangunan 364/Sungai Beduk dalam Putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI, dimana adanya ketidakjelasan atas status tanah dimana PT. Dewa Dewi Abadi yang mendapatkan Alokasi lahan tetapi tidak dapat untuk mengurus sertipikat tanah dikarenakan masih terdaftar atas nama PT....

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50292

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harits Ahmad Fauzan, author

Analisis faktor pendorong dan penghambat sertifikasi halal bagi UKM makanan dan minuman di Indonesia dengan metode DEMATEL berbasis ANP = Analysis drivers and barriers for F&B SMEs on adopting halal certification in Indonesia using DEMATEL based ANP

Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kurang dari 1% dari 26.073.819 unit UKM di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk meningkatkan sertifikasi halal...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anastasia Anne Augusta, author

Hak menuntut para ahli waris terhadap harta waris yang bukti kepemilikannya atas nama orang lain: Studi kasus putusan Mahkamah Agung Noor 3812 K/PDT/1998

Hukum waris mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Serta akibat-akibat yang timbul dari pemindahan tersebut. Salah satu hak yang dimiliki oleh para ahli waris adalah hak menuntut untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak para ahli waris tersebut, namun lebih khusus dibahas mengenai hak menuntut para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28685

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Davina Permata, author

Kepastian Hukum Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Tidak Bersertifikat = The Legal Certainty of Uncertified State Property in The Form of Land

Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ikhsanul Fikri, author

Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang milik negara (tinjauan penyertaan modal negara atas barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia) = Capital inclusion in state-owned enterprise in the form of State-owned Property (a review of state capital inclusion in state-owned property in Indonesian Railway Company)

Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Soetomo, 1946-, author

Pedoman jual beli tanah peralihan hak dan sertifikat

Malang: Universitas Brawijaya, 1984

346.04 SOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kusno Ritwan, author

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian