Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query
Asmoro Ambarwati Wardono, author
Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49329
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
William Tanuwijaya, author
Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ronaldo Heinrich Herman, author
Di Indonesia masih belum terdapat organisasi profesi gemolog, peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban gemolog atas kesalahan informasi dalam sertifikat yang diterbitkannya, dan gugatan yang diajukan kepada gemolog yang bersalah. Akibatnya pihak yang dirugikan dalam transaksi tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari gemolog yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Christa Belle Anastasia, author
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) Badan Karantina Pertanian Kementan RI dalam Mendukung Kegiatan Ekspor Tanaman Hias Kota Depok di Masa Pandemi. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis ketercapaian faktor-faktor keberhasilan implementasi program Gratieks dalam mendukung kegiatan ekspor tanaman hias Kota Depok di masa pandemi....
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Faisal Iksan, author
Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39261
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adinda Carolina, author
Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Peranginangin, Effendi, author
Jakarta: Rajawali, 1992
346.043 8 EFF p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Lexyndo Hakim, author
Pembatalan Sertifikat Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri no. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis melakukan penelitian terhadap Sertifikat desain industri Penggaris dengan No....
Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2008
T23517
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hamonangan, Yoshua, author
Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan
untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam...
Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Endhy Aziz, author
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perluasan ruang lingkup dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Certification Authority) oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dari yang sebelumnya hanya dalam cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi diperluas untuk memenuhi kebutuhan instansi-instansi pemerintah secara umum. Dengan adanya perluasan ruang lingkup tersebut, maka Kebijakan Sertifikat Elektronik...
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
