Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 570 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wita Anjani, author
Tanggung jawab notaris dalam membuat akta yang dibuatnya berbeda dengan salinan akta yang dikeluarkannya ditinjau dari sisi perdata dan pidana : studi kasus Putusan 01/B/MJ.PPN/V/2013, 05/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IX/2012 dibandingkan dengan Putusan 02/PTS/MWPN/Prov/Jabar/I/2012 = Responsibility notary deed in creating different with the flowered a copy of the deed of issuance seen from the civil and criminal side : case study 01/B/MJ.PPN/V/2013, 05/PTS/MPWN/Prov/Jabar/IX/2012 be compared with case study Verdict 02/PTS/MWPN.Prov/Jabar/I/2012 / Wita Anjani
ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satusatunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39049
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yuniarsih, author
Buy back guarantee sebagai tanggung jawab developer terhadap konsumen berdasarkan perjanjian kredit secara indent = Buy back guarantee for against developer responsibilities under the consumer credit agreement by indent / Yuniarsih
ABSTRAK
UntukUntuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitor untuk melunasi kewajibannya, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitor serta akan lebih terjamin lagi jika diperkuat dengan adanya penjamin (borgtoch). Dalam hal pemberian kredit pemilikan rumah dan properti lainnya dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38744
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sijabat, Hotmaria Hertawaty, author
Pertanggungjawaban hukum dan etika perawat pelaksana yang bekerja di Rumah Sakit = Hospital working nurse s legal and etichal liabilities / Hotmaria Hertawaty Sijabat
ABSTRAK
Hukum dan etika adalah dua norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat, yang mengatur perilaku manusia dalam mengambil keputusan. Dalam asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, khususnya perawat pelaksana di rumah sakit, pengambilan keputusan harus didasarkan pada hukum dan etika. Penelitian ini dilakukan dengan mencari tahu konsep dan perkembangan asuhan keperawatan, hubungan dalam asuhan keperawatan, baik...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T41979
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Tayana, author
Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat Dan Lain-Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Kehadiran Salah Satu Pemegang Saham Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/PDT/2019/PT.JAP.). = The Process of Decision-Making of Meeting Agenda The Other Matters On General Meeting of Shareholders Who Not Attended by a Shareholder and the Legal Consequences (Analysis of Jayapura High Court Decision Number 99/PDT/2019/PT.JAP.)
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’. Landasan hukum mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ diatur dalam Pasal 75 ayat (3) jo ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Tujuan dari penambahan mata acara rapat adalah membahas usulan lain (baru) yang tidak ada dalam mata...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Jon Warif, author
Tanggung jawab perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya : studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012) = The Responsibility which charged to a limited liability company for unlawful act committed by its employees : supreme court ruling study number 2239 K/PID.SUS/2012)
Tesis ini membahas mengenai bagaimana membebankan tanggung jawab hukum kepada suatu Perseroan Terbatas (PT) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan membahas pula putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012. Tesis yang menggunakan metode penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa suatu PT dapat dibebankan tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Theresia Lamtarida, author
Implikasi atas Objek Perjanjian yang Keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017 = Implications of the Mistaken Object of the Agreement in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell made by a Notary Based on the Decision of the Supreme Court Number 279 K/PDT/2017
Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Vania Larasati, author
Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Cost of Equity Capital Perusahaan Terbuka pada Sektor Industri Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di Indonesia Periode 2005-2010 = An Analysis on The Effects of Corporate Social Responsibility Disclosure towards the Cost of Equity for Listed Firms in the Utility, Infrastructure, and Transportation Industry Sector in Indonesia for the Period 2005-2010
Skripsi ini membahas pengaruh pengungkapan kegiatan corporate social responsibility perusahaan dalam berbagai dimensi terhadap cost of equity pada sektor industri infratruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia. Dengan menggunakan 18 sampel perusahaan pada sektor industri ini, ditemukan bahwa pengungkapan kegiatan corporate social responsibility perusahaan dalam beberapa dimensi memiliki hubungan yang signfikan dan negative terhadap cost of...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Patrecia Kakiay, author
Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Jual Beli Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta NOMOR 65/PDT/2022/PT.YYK) = "Responsibility of Land Deed Officials (PPAT) for Making Empty Sale and Purchase Deeds (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 65/PDT/2022/PT.YYK)"
Akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu akta yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban dalam penjaminan hukum bahwa telah terlaksananya perbuatan hukum peralihan suatu hak atas tanah melalui cara jual beli. Namun pada realitanya AJB belum tentu dapat dijamin mengenai keterangan yang tertuang didalamnya,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sinan Vidi Lazuardi, author
Evaluasi program csr pengumpulan dan adur ulang dalam kontribusinya terhadap capaian ekonomi sirkuler dansdgs (Studi Kasus: Program Pengumpulan dan Daur Ulang Tetra Pak) = Evaluation of Collection and Recycling CSR Programs in Contribution to Circular Economy achievement and SDGs (Case Study: Tetra Pak Collection and Recycling Program)
Riset evaluasi ini bertujuan memberikan kebaruan model metode evaluasi yang komprehensif dan integratif dalam evaluasi program CSR sebagai bagian dari praktik Ekonomi Sirkuler. Metode evaluasi CSR sebagai bagian dari praktik ekonomi sirkuler masih cenderung beragam, terlalu dominan pada dimensi ekonomi, dan belum mengukur keseimbangan siklus nilai sosial, lingkungan dan ekonomi....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Raihan, author
Validitas Pemenuhan Kuorum Kehadiran RUPS LB Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2826 K/PDT/2021 = The Validity of the Fulfillment Of Attendance Quorum based on Court Stipulation under Supreme Court Decision No. 2826 K/Pdt/2021
Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   >>