Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query

Gemara Handawuri, author

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuatan Suatu Akta Jual Beli yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Analisis terhadap Putusan No. 01/PDT/G/1996/PN.PWK jo. Nomor: 453/Pdt/1996/PT. BDG jo. Nomor: 2349K/Pdt/1997)

PPAT telah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak tas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24748

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Heni Daida, author

Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida

ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Johan Chandra, author

Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 = Juridical review of law enforcement against the notary's post Verdict the Decree of Constitutional Court number 49/PUU-X/2012 / Johan Chandra

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan dengan asas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39259

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Risna Hartini, author

Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia (RUU-HPI) terhadap Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Perkawinan campuran sejak awal telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain mengenai pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan, setelah terjadinya perkawinan dan perceraian, khususnya status hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan Pasal 30 ayat 12 dan 3) ROU- HPI dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagi...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36185

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library