Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query

Tati Herlia, author

Peluang dan tantangan amandemen UUD 1945 kelima dilihat dari sudut pandang pertahanan negara

ABSTRAK
Isu-isu strategis yang diangkat DPD RI sebagai pokok-pokok usul perubahan terhadap UUD 1945 meliputi sepuluh poin, yaitu memperkuat sistem presidensisal, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal, forum previlegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak asasi manusia, penambahan bab komisi tantangan...

Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertahanan RI, 2019

355 JIPHAN 5:1 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Feri Amsari, author

Perubahan UUD 1945 : perubahan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta : Rajawali, 2011

342.032 FER p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Visi dan persepsi perlunya amandemen pasal 11 UUD 1945

Penulis artikel ini membahasa masalah landasan hukum bagi pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Menurut dia sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945, yang seharusnya menjadi landan hukum bagi prosedur pengikatan diri atas perjanjian internasional. Surat Presiden No. 28261/HK/1960 tidak cukup untuk dijadikan sebagi peraturan pelaksanaan...

Hukum dan Pembangunan No. 4 Juli-Agustus 1998 : 236-251, 1998

HUPE-4-(Jan-Jun)1998-236

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Format baru dewan perwakilan rakyat pasca amandemen UUD 1945

POL 3(1-2) 2012 (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Kevin Denowarsyah Widayaputra, author

Perbandingan kedudukan fungsi & tugas susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebelum dan setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 = Comparison of positions & functions duties arrangement membership of the advisory council before and after the fourth amendment of Undang-Undang Dasar 1945 / Kevin Denowarsyah Widayaputra

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014

S57691

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia (dalam buku: Pemikiran atas konstitusi negara, mengenang ajaran Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H.)

Depok: Djokosoetono Research Center, FH UI, 2015

MK-Pdf

UI - Publikasi Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Catatan singkat mengenai kedudukan MPR sesudah perubahan UUD 1945 / Fatmawati

The amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continoasly exercised on the other side, the position of MPR has...

[Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2009

MK-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library