Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Muhamad Romdoni, author

Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika (studi terhadap putusan-putusan di Pengadilan Negeri Tangerang) = Sentencing disparity of special crime of narcotics abuse cases (a study of Tangerang District Court Verdicts) / Muhamad Romdoni

Kondisi saat ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tindak pidana narkotika tidak pernah surut,...

2020

T54841

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Teddy Cipta Lesmana, author

Status kepemilikan barang bukti setelah adanya putusan pengadilan (Studi putusan kasus illegal logging putusan no. 427/Pid.b/2012/PN.Tsm dan putusan no. 710/Pid.B/2011 /PN.Mkt = The ownership status of evidence after being the court verdict (The study verdict of illegal logging criminal act cases. Verdict No. No. 427/Pid.Sus/2012/PN.Tsm and verdict No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt

Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan barang bukti setelah putusan pengadilan, studi putusan kasus illegal logging Putusan No. 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm dan Putusan No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. Selain itu penulis juga menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang...

Universitas Indonesia, 2014

S53674

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aritonang, Nestia, author

Perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan putusan pailit atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh kurator menurut undang-undang no 37 tahun 2004 = The legal protection and legal remedy for debtor after the annulment of bankruptcy verdict over the bankruptcy assets which have been executed by the curator according to law of republic of Indonesia number 37 year 2004

[Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta...

2014

S54335

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Alpian Ramli, author

Analisis Putusan Kasasi No. 242 k/Pdt.sus/2012 mengenai pengadaan lokomotif oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan General Electric (GE) transportation ditinjau dari hukum persaingan usaha = Analysis of the Cassation Verdict No.242 k/Pdt.Sus/2012 regarding locomotive procurement by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) transportation in terms of antitrust law

Dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa memperbarui lokomotif-lokomotif miliknya dengan cara membeli dari General Electric (GE) Transportation secara langsung (Penunjukan Langsung). Namun, pada pengadaan lokomotif tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan tender. Kemudian PT Kereta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44887

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ginting, Frimanda Pebrinta, author

Perjanjian kartel unggas yang diinisiasi oleh pemerintah yang diduga melanggar pasal 11 uu no. 5 tahun 1999 dalam putusan KPPU no. 02/KPPU-I/2016. = Poultry cartel agreement initiated by the government suspected of break the article 11 of law no 5 of 1999 in verdict of KPPU/no/02/KPPU/I/2016

Dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016, memutus 12 Perusahaan bersalah melakukan kartel ayam. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemerintah Direktur Jenderal PKH mengeluarkan inisiatif memerintahkan kedua belas pelaku usaha tersebut untuk melakukan afkir dini dalam rangka mengurangi over supply yang di formulasikan dalam Keputusan Tata Usaha Negara No. 15043/PK.010/F/10/2015 perihal Penyesuaian...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48353

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gatot Supramono, author

Surat dakwaan dan putusan hakim yang batal demi hukum

Jakarta: Djambatan, 1991

347.07 GAT s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yurra Maurice Adhitya Rendra, author

Kewajiban Bapak Atas Nafkah Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Depok (Studi Kasus Putusan Nomor 605/Pdt.G/2010/PAJB Dan Nomor 226/Pdt.G/2008/PA Dpk) = Father’s Obligation to Provide Children Livelihoods after the Divorce Based on Verdict of Religious Court of Jakarta Barat and Depok (Case Study of Decision No. 605/Pdt.G/2010/PAJB And No. 226/Pdt.G/2008/PA DPK)

Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun masih banyak orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Masri Alanwari, author

Perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta notaris berdasarkan putusan deklaratoir yang berkekuatan hukum tetap (studi putusan peninjauan kembali Nomor 53 PK/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014) = Alteration limited liability company board of shareholder's as stated in the notary deed based on a permanent legal declaratory verdict (study of the judicial review verdict Number 53 PK/TUN/2014 dated August, 12 of 2014)

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52211

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitepu, Rasita Dewi, author

Menganalisis keputusan hakim terhadap kasus sales and lease back transaction yang terjadi di perusahaan Indonesia (Study kasus PT. XYZ dan PT.ABC didalam pengadilan pajak Indonesia) = The study of verdict on two similar cases in sales and lease back transaction (Case studies of PT XYZ and PT. ABC in Indonesian tax court)

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan dua putusan banding dengan satu pokok sengketa yaitu sale and lease back transaction. Didalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan kajian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menganalisis 2...

2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahayu Ningsih, author

Kekuatan hukum putusan pengadilan dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham atas usul pemegang saham minoritas (menelaah kasus PT. Prabu Mutu Mulia)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian Penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan pada umumnya memberikan sejumlah hak-hak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T19869

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian