Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Roy Alfenny Aladdin, author

Efektivitas pelayaran perkotaan pada wilayah perkotaan fungsional di Kota Administratip Depok

ABSTRAK
Penelaahan skripsi ini meranjak dari pemikiran bahwa salah satu tujuan pembentukan kota Administratip adalah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perkotaan. Pemberian pelayanan perkotaan oleh Kota Administratip sangat menarik untuk ditelaah, mengingat Kota Administratip merupakan bentuk pemerintahan baru yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1974. Tetapi dalam perkembangannya bentuk Pemerintahan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gamal Abdul Nasir, author

Aspek hukum sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal aspects of sanctions against notary who violate the provisions in the deed under preparation act No. 30 of 2004 on title notary law

Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29095

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Diandra Al Dilla, author

Akses Pelayanan Antrean Permohonan Paspor Secara Online di Kantor Imigrasi Wilayah Jabodetabek = Access to Online Passport Application Queue Service at The Jabodetabek Regional Immigration Office

Direktorat Jenderal Imigrasi tertanggal 17 November 2017 menerapkan Aplikasi Pendaftaran Antrean Permohonan Paspor Secara Online (APAPO) di kantor imigrasi seluruh Indonesia, serta secara resmi menghapuskan antrean permohonan paspor secara konvensional. Setelah diimplementasikan, pada laman LAPOR! masih terdapat keluhan masyarakat terkait antrean permohonan paspor secara online pada kantor imigrasi yang ada...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wardana Sulistiono, author

Perbandingan pengenaan denda dalam perkara hukum persaingan usaha di Indonesia dengan Jepang dan Singapura = Comparison of fine administrative sanction regulation of competition law in Indonesia to Japan and Singapore

Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62924

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harsanto Nursadi, author

Keuangan daerah: berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

The changing on local budgeting control (APBD) had been already begun by Law No. 25 year 1999 and impacted the most extreme procedure on the process to get legitimating and responsibility that not more to central government, but to local parliament (DPRD). After revision by the newest law No. 32...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-4-(Okt-Des)2005-456

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Theresia Leoni Setiamunadi,author

Azas-azas perpajakan dalam kebijakan pajak atas tanah

Azas-azas perpajakan merupakan dasar untuk pelaksanaan kebijakan pajak. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan investasi di suatu negara, maka pemungutan pajak sebaiknya didasarkan pada azas-azas sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth on Nations (1776) yaitu : Equity, Certainty, Convenience, Economy.

Mengacu pada azas-azas perpajakan, pengenaan pajak...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ghifari Ikhwan Taher, author

Ketidaksesuaian implementasi P3 dan SPS oleh KPI tahun 2017 = Implementation discrepancy of P3 and SPS by KPI in 2017

ABSTRAK
Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mengatur mengenai regulasi penyiaran dalam P3 dan SPS termasuk dalam pemberian sanksi. Pada implementasinya, KPI memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam P3 dan SPS namun juga memberikan bentuk-bentuk non-sanksi administratif seperti pembinaan, imbauan, dan...

2018

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library