Hasil Pencarian

Ditemukan 136 dokumen yang sesuai dengan query

Benedik, author

Pembatalan akta jual beli hak atas tanah bawaan berdasarkan penetapan pengadilan: analisis kewenangan pengampu terhadap harta bawaan pihak yang diampu dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 14/Pdt.G./2019/PN Ngw = Cancellation of deed of sale and purchase of inherited land rights based on court determinantion: analysis of the authority of concession to the default assets of the personnel affected in the decision of the Ngawi District Court number 14/PDT.G/2019/PN

Tanah adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak aspek dalam kehidupan. Sebagai salah satu landasan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, Tergugat I mengajukan penetapan menjadi pengampu dan ijin jual ke PN Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup maupun perawatan. Kedua objek tanah tersebut termasuk merupakan harta warisan yang didapatkan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aisya Nibiya, author

Pembatalan terhadap akta jual beli yang subyeknya adalah suami dan isteri tanpa membuat perjanjian kawin (studi putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 11/PDT.G/2017/PN.JMB) = Cancellation of the sale and purchase deed of which the subject is husband and wife without making a marriage agreement (study of Jambi District Court Decision Number 11/PDT.G/2017/PN.JMB)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang juga berwenang membuat akta autentik, salah satunya adalah akta jual beli. Apabila seorang yang terikat dalam perkawinan melakukan jual beli atas suatu objek, maka harus diperhatikan terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sang Ayu Made Ginanti, author

Analisis pembuatan akta Jual beli Oleh PPAT yang dibuat berdasarkan salah satu ketentuan pada putusan pengadilan untuk bertindak dalam dua kedudukan (studi putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS Tanggal 23 Juni 2009) = Analysis of the creation of deed of sale and purchase by PPAT created by one of the provisions In court decision to act in two position (study Bekasi district court decision no. 109/PDT.G/2009/PN.BKS June 23rd 2009)

Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21677

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Popy Zuchrainiati Bakrie, author

Pelanggaran yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris dalam membuat akta jual beli tanah (analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru tanggal 14 agustus 2015 nomor 131/Pid.B/2015 Bjb) = Violation committed by land deed official ppat notary in making the deed of sale and purchase of land (analysis Juridical Banjar Baru district court decision on august 14 2015 number 131/Pid.B/2015 Bjb)

PPAT/Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT/Notaris, masih banyak PPAT/Notaris yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46857

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Astrid Wangarry, author

Analisis terhadap tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) selaku notaris dalam penandatanganan akta jual beli : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 Nomor 982 K/Pdt/2011 = Analysis of responsibility officer land deed (PPAT) as a notary in signing the deed of sale and purchase : case study of the Indonesian Supreme Court ruling on 6 September 2011 Number 982 K/Pdt/2011

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aristia Budiany, author

Batalnya akta jual beli karena adanya perbuatan melawan hukum studi putusan mahkamah agung nomor 1006 k pdt 2013 = The cancellation of sale deed due to the existence of an unlawful act study supreme court verdict number 1006 k pdt 2013

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif Jenis datayang digunakan adalah data sekunder tipologi penelitian eksplanatoris jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer hukum sekuder dan hukum tersier Metode analisis data yang digunakan digunakan adalah metode analisis data kualitatif Penulisan tesis mengangkat pokok permasalahan pertimbangan putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44978

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shofiah Arasyti, author

Hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum (studi putusan mahkamah agung nomor 3232 k/pdt/2017) = Mortgage right that born based on sale and purchase deed that legally flawed (study of supreme court verdict number 3232 k/pdt/2017)

Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54555

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ronald Harmoko Awang, author

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah atas Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli dari Sertipikat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/PID.B/2021/PN.SBY) = Legal Protection for Land Buyers from the Actions of Land Deed Officials in Composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from Counterfeit Certificates (Study of Surabaya District Court Verdict Number 789/PID.B/2021/PN.SBY)

Sengketa pertanahan umumnya terjadi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual atau sebaliknya. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat penipuan yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan salah satu pihak yaitu penjual yang bekerjasama dengan PPAT. Mereka melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shakilla Vyatri Adjany, author

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) = Accountability of Land Deed Officers On Sale and Purchase Deeds Made Without The Consent of The Landowner. (Study of The Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim.)

Saat ini terdapat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) kemudian dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. AJB yang dinyatakan cacat hukum tersebut terjadi salah satunya karena tidak ada persetujuan dari pemilik untuk menjual obyek dalam akta jual beli tanpa menguji kebenaran formil....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winnie Nathalia Wenur, author

Peningkatan Surat Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Menjadi Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Penjual Untuk Melakukan Pendaftaran Peralihan Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 581/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt) = The Upgrade of Selling Letter to Deed of Sale and Purchase Without the Presence of the Seller for the Transfer of Rights (Verdict of West Jakarta District Court Number 581/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)

Di dalam suatu jual beli, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Pembeli wajib membayarkan sejumlah harga yang diperjanjikan dan berhak atas objek jual beli yang diperjanjikan, sedangkan penjual sebaliknya. Dalam jual beli tanah di Indonesia, penyerahan tanah harus memenuhi unsur tunai, riil, terang, formil dan materil. Namun sangat disayangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian