Hasil Pencarian

Ditemukan 867 dokumen yang sesuai dengan query

Shannon Wijayanti, author

Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.

Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabila Ayu Larasati, author

Akibat hukum atas pejabat pembuat akta tanah yang membuat dua akta jual beli dengan objek yang sama: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 379/PDT/2019/PT.BDG = Legal consequences of the land deed officials which makes two land sale and purchase deeds with the same object: case study of Bandung High Court Verdict number 379/PDT/2019/PT.BDG

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai pertanahan salah satunya Akta Jual Beli. Selain bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, PPAT juga wajib memiliki perilaku profesional dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. PPAT tidak hanya bertanggung jawab mengenai dirinya sendiri tetapi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Lourdesta Febriana, author

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yang masuk ke dalam boedel pailit: studi kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 22/Guagatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 435/K/P = Implementation of the transfer of land rights with a underhand deed that is legalized by a notary public enters bankruptcy: case study of District Court decision number: 22/Other Guagatan/2018/PN.Niaga.Sby jo decision of the Supreme Court number 435

Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rita Vania Kusmayaningtyas, author

Pembuatan akta jual beli yang cacat hukum oleh pejabat pembuat akta tanah karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik objek: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim = The making of sale and purchase deed of legal defects by PPAT because it was made without the knowledge and consent from the owner of the object: study of East Jakarta District Court Decision No. 347/PDT. G/2017/PN Jkt.Tim

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada indikasi figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnefia Elisia Sahertian, author

Implikasi peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2015 terhadap peranan notaris pembuat akta koperasi: studi terhadap akta koperasi Pemuda Tri Karya = Implications of the regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia number 10 of 2015 on the role of the notary in making cooperative deeds: study of the youth Tri Karya cooperative deed

Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliala, Putri Husna Sembiring, author

Konsekuensi Hukum Bagi Notaris/PPAT Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah Dengan Pernyataan Transaksi yang Belum Lunas (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016) = Legal Consequences for Notaries / PPAT Who Make Land Purchase Deed With Uncertified Transaction Statement (Study of Supreme Court Decision No. 1515 K / PDT / 2016)

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yenny Lestari Wilamarta, author

Rahasia notaris, hak ingkar dan perlindungan hukum bagi notaris yang membuka isi (rahasia) akta = Notary's secret, right of refusal and law protection to the notary who reveal the content (secret) of notarial deed

Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28718

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nina Lumongga Hakim, author

Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44892

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Lestarina, author

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli dibutuhkan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Adapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alfa Tihanna Anwar, author

Analisis yuridis terhadap ketidaksesuaian isi salinan akta dengan Minuta Akta Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama : Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 54/Pdt/G/2008/PN.PBR-Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 94/Pdt/2009/PTR]

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris berupa Minuta Akta. Dari Minuta Akta tersebut, Notaris salah satunya wajib mengeluarkan Salinan Akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28959

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian