Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 879 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Winny Kartika Tantri, author
Pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris dalam Jabatannya Membuat Akta PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/PDT.G/2018/PN.SGR = Accountability of Special Substitute Notary in Drawing up Land Deed Official (PPAT) Deeds in Their Position Based on Singaraja District Court Decision Number: 30/PDT.G/2018/PN.SGR
Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Najiana Daroini, author
Analisis Yuridis Penyangkalan Para Pihak atas Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019) = Juridical Analysis of Disavowal from The Parties Stated in the Sales and Purchase Deed of Land Deed Official (Judicial Review of South Jakarta District Court Decision Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Supreme Court Decision Number 470 K/Pdt/2019)
Dalam penelitian ini dibahas tentang akta jual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shalahuddin Suriadiredja, author
Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021) = Legal Consequences of Bankruptcy Declaration on Sale Purchase Binding Agreement Deed and Right Transfer and Authority Deed (Study on Central Jakarta Court Verdict Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Supreme Court Number 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Christy Monaita Martanti, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
I Novant A, author
Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139/PdtG/2007/PN. Cbn) = Cancellation of Limited Liability Company Establishment Deed by The Court Verdict (Case Study Decision of First Level Court of Cibinong Number 139/PdtG/2007/PN. Cbn)
Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26388
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Adris Rafi Adji, author
Keabsahan Proses Dari Pembuatan Akta Yang Berjudul "Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai" Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Sahnya Perjanjian Dan Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk) = The Validity of Process Making Deed Titled "Deed of the General Meeting of the Samurai Foundation Management" Which Not in Fit With Validity of The Agreement and The Foundation Law (Tanjung Karang District Court Study Number 70/Pdt.P/2020/PN.Tjk)
Penelitian ini membahas mengenai suatu Yayasan yang perubahannya dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Penelitian ini khususnya mengkaji mengenai keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Penelitian tersebut dilakukan mengenai keabsahan proses pembuatan akta dan pertimbangan hakim dalam Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Christin Novalia, author
Perbuatan Hukum Jual Beli yang Mengandung Kepalsuan Identitas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2020) = Legal Acts of Sale and Purchase Containing Falsehood Identity (Case Analysis of Putusan Mahkamah Agung Number 1076 K/Pdt/2020)
Perjanjian jual beli wajib dilakukan oleh pihak yang berwewenang agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Saat melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriella Christie Laminto, author
Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Penipuan oleh Perantara Jual Beli Tanpa Sepengetahuan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby) = The Drawing Up of a Deed Based on Fraud Performed by a Sale-and-Purchase Intermediary Without the Knowledge of the Notary (Study of the Surabaya District Court Decision Number 844/Pid.B/2021/PN Sby)
Notaris merupakan profesi terhormat yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik bagi para penghadap yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya seringkali notaris berhadapan dengan risiko pekerjaan yang besar dimana notaris dapat saja terseret atau ditarik menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pidana berdasarkan Putusan Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby padahal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >>