Hasil Pencarian

Ditemukan 867 dokumen yang sesuai dengan query

Jovita, author

Implikasi dari pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1175 K/PID/2016 = Implications of the signature falsification of one party in the buying and selling act made by the land deed official: study Supreme Court number 1175 K/PID/2016

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafika Arine Sandradevi, author

Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit (Notariil) Yang Didalamnya Terdapat Pemalsuan Identitas Oleh Para Pihak = Legal Consequences of a Credit Agreement (Notary), which includes of Falsificasion of Identity by the Parties

Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, pemberian kredit adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh bank kepada customer, dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit diperlukan peran dan tanggung jawab notaris...

2020

T54765

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maimunah Nurlete, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk) = The Notarys Responsibility Against False Deeds Based on Violations of Norms and Sanctions (Case Study of Tanjung Karang District Court Decision Number 244/Pid.B/PN.Tjk).

Fungsi Notaris/PPAT sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bentuk dan substansi kepalsuan akta yang dibuat Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gita Pratiwi, author

Tanggung jawab notaris dan notaris pengganti terhadap akta yang dibatalkan pengadilan : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 277K/PDT/1995

ABSTRAK
Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya,...

2007

T17320

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fariana, author

Masalah jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Analisis kasus perkara no: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks = The problem occurs in a sale-purchase transaction withot presence of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): An analysis case number: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks

Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19522

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauzie Kamal Ismail, author

Kepastian hukum atas akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan = The legal certainly of the land deed

Secara normatif perluasan kewenangan baru Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sudah jelas pengaturannya dan dapat diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28849

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dewiana Raswinarti, author

Kedudukan dan status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 417K/AG 2003)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37547

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Candra Pratama Setiono, author

Analisis yuridis terhadap kasus notaris yang membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah palsu studi kasus putusan majelis pengawasan wilayah notaris DKI Jakarta nomor 01 pts mj pwn Prov DKI Jakarta i 2015 = Juridical analysis of the notary makes case against deed of acknowledgement of debt with fake land assurance certificate case study regional oversight council decision notary of DKI Jakarta no 01 pts mj pwn Prov DKI Jakarta i 2015

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45172

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Devita Putri Dewi, author

Implikasi Yuridis Gugatan terhadap Notaris yang Telah Meninggal terhadap Akta yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017) = Juridical Implications of Lawsuit toward Notary Who Has Died for Deed Based on False Information (Case Study of the Supreme Court's Decision of the Republic of Indonesia Number 2997 K/PDT/2017)

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vonny Rahayu Pawaka, author

Permasalahan hukum dalam penggunaan surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27656

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian