Hasil Pencarian

Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query

Ocin Setiawan, author

Hak-hak atas tanah dan kepastian hukumnya : Suatu tinjauan terhadap pendaftaran tanah di Bekasi

ABSTRAK
Di dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu berkaitan dan mempunyai kebutuhan akan tanah, baik untuk keperluan perumahan, pertanian ataupun keperluan lainnya; yang mana untuk memenuhi keperluan tersebut secara legal, maka mereka perlu mempunyai hak perorangan atas bidang tanah yang diperlukannya. Dalam perkembangannya kemudian, penguasaan tanah dengan sesuatu hak itu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agustine Irianti, author

Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak atas tanah hasil reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta oleh PT. Pembangunan jaya Ancol kepada pihak ketiga

Keterbatasan lahan menyebabkan dilakukannya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Dasar hukum untuk melaksanakan reklamasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29252

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anita Archam, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan identitas orang yang berbeda (analisis putusan perkara perdata No. 73/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn dan putusan perkara perdata No. 04/PDT.G/2006/PN.TNG) = Legal protection for the holder of land rights against the land with different people identity (civil case decision analysis No. 73/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn and civil case decision analysis No. 04/PDT.G/2006/PN.TNG)

Indonesia setelah ditinggalkan oleh penjajah memiliki ungang-undanga yang mengatur bidang pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria kemudian di tahun 1997 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan perundang- undangan tersebut diciptakan untuk melindungi dan menjamin kepada rakyat khususnya bagi pemegang hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31496

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Karina Setyowati, author

Pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah = The implementation of direct enforcement of Indonesian mortgage based on power of attorney according to Law no. 4 1996 on direct enforcement

Penyaluran kredit sudah menjadi tugas pokok bank, dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya jaminan khusus, salah satunya berupa hak tanggungan. Dalam hal debitor cidera janji, pada hak tanggungan, kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan parate eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36012

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vera, author

Analisis peraturan tentang peralihan hak atas tanah dalam Kawasan Industri MM 2100 di Bekasi

Berbagai Peraturan yang jelas tentang pelaksanakan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah dan peraturan perpajakan telah dibuat dan diberlakukan, yang tentunya berlaku juga untuk tanah dalam kawasan industri MM2100, ini belumlah cukup, masih ada peraturan- peraturan lainnya yang harus dipenuhi agar peralihan haknya bisa didañar. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T36982

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mokoginta, Irvan Muhammad, author

Perlindungan hukum pemegang hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang mengalami permbaharuan hak (studi kasus pada PT Bank ABC berkedudukan di Jakarta) = Legal protection of encumbrance right holder to land titles which undergo renewal right (case study of ABC Bank domiciled in Jakarta) / Irvan Muhammad Mokoginta

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah...

2019

T53535

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alya Fakhira, author

Penerapan Konsep Overreaching dalam Sistem Hukum Common Law: Studi Perbandingan Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah di Indonesia dan Inggris = The Application of Overreaching Concept in the Common Law Legal System: a Comparative Study of Land Rights Ownership and Posession in Indonesia and England

Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan menikmati tanah, padahal ia bukanlah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library