Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query

Rosen, Milly, author

Penggunaan ruang bawah tanah dihubungkan dengan hak atas tanah menurut UUPA = Usage of below the surface of land in relation with land rights based on Indonesian land law

Penggunaan ruang bawah tanah di Indonesia semakin meningkat, terutama pada gedung-gedung pusat perbelanjaan. Maraknya keberadaan kios-kios yang berada di ruang bawah tanah menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai jenis hak atas tanah apakah yang dimiliki. Diperlukan untuk mengetahui keberadaan Ruang Bawah Tanah di Indonesia. Pengumpulan data mengunakan data sekunder dan juga data...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26013

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Stefanie Hartanto, author

Pemindahan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan pengikatan jual beli (Kasus di Lippo Karawaci) = The transfer of rights over land which is conducted through agreement to bind sale and purchase (Case in Lippo Karawaci)

Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26012

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rizkawati, author

Penguasaan fisik atas tanah eigendom yang telah bersertipikat HGB tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor : 160/G/2008/PTUN-JKT = Physical control of eigendom land which has been HGB certified juridical (analysis to decision number 160/G/2008/PTUN/JKT)

Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46453

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Syarief Nurhidayat, author

Akibat Hukum Atas Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dengan Surat Pernyatan Bersama Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 556/Pdt.G/2021/PN.Tng = Legal Consequnces For The Sale and Purchase of Land Made With a Declaration Letter Joint Sale and Purchase of Land (Study of Tangerang District Court Decision Number 556/Pdt.G/2021/PN.Tng)

Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Mahdifa Lazuardi, author

Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Dibuat Di Hadapan PPAT Dalam Proses Balik Nama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pdt.G/2020) = Legal certainty and protection for buying and selling land without being made before a PPAT in the process of transferring names (Study of District Court Decision Number 56/Pdt.G/2020)

Jual beli Tanah di Indonesia masih sering dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai proses peralihan tanah berdasarkan jual beli yang harus menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Muthiarani, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Kaitannya dengan Pembuatan Akta Kuasa sebagai Turunan Perjanjian Pinjam Nama yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022) = Notarial Responsibilities in Relations to Drafting a Deed of Power as a Derivative of a Nominee Agreement Declared Null and Void (Study of Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022)

Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salsabila, author

Analisis implementasi sistem BPHTB online dalam pemungutan BPHTB di Kota Depok = Analysis implementation of BPHTB online system on collecting BPHTB in Depok municipality

Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan online di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan implementasi dilakukan melalui...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69089

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahaputeri Wisnuhardjo, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Tanpa Kesepakatan Pemegang Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL) = Responsibilities of a Land Deed Officer in the Conveyance of Land Rights Without the Agreement of the Right Holder (Study of South District Court Decision Number 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jacqueline Yap, author

Implementasi Pengecekan Sertipikat Hak atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat = The Implementation of Electronic Land Rights Checking at the Pontianak City Land Office, West Kalimantan Province

Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian