Hasil Pencarian

Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query

Evan Richardo, author

Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo

ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38725

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hellin Septhreananda Damus, author

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Peran PPAT dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Di Desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara) = Recognition and Protection of Land Rights of the Dayak Customary Law Community and the Role of PPAT in Disputes (Case Study in Pulau Sapi Village, Malinau District, North Kalimantan)

Hukum adat menjadi pedoman yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan keberadaan mereka dan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan yang berlebihan baik dari pihak-pihak luar atapun dari masyarakat adat itu sendiri. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan baik, Pemerintah masih...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Naura Athiyya, author

Dinamika Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pertumbuhan Perumahan Komersial di Kecamatan Tapos, Kota Depok = The Dynamics of Land Ownership Rights Transfer Based on Commercial Housing Growth in Tapos District, Depok

Proyek pembangunan sektor swasta awalnya hanya berpusat di Jakarta Raya, namun pembangunan skala besar mulai bergerak menuju lokasi pinggiran kota. Arus kapitalisme mampu mengubah lanskap wilayah Jabodetabek dari dominasi lahan perkampungan menjadi wilayah yang melayani real estate skala besar untuk kelas menengah ke atas. Kemunculan perumahan komersial menjadi tanda dari...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Diana Dewi Prita, author

Tinjauan yuridis terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing di Indonesia = Juridical review to the ownership of land rights by foreigner in Indonesia

Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46443

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Keisha Anissa Putri Salman, author

Analisis kebijakan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 126 tahun 2017 ditinjau dari asas certainty, revenue productivity, kepatuhan dan pengawasan = Analysis of DKI Jakarta Governor regulation number 126 of 2017 based on certainty, revenue productivity, tax compliance and tax control principles

Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini,...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti, author

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian