Ditemukan 254 dokumen yang sesuai dengan query
refers tp law No. 32/2004, transferring autonomy to local government is directed to some issues, they are : political aspect, transferring autonomy to local government is aimed to involving in channeling people' s aspiration into development program for local interest or to support national policy on democracy. Governance management...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
City governance is as a part of local governance in Indonesia faces various issues in local autonomy nowadays. Among others are issues on population growth, lack of job , authority distribution, development funding and lack of local revenue. In other side, city governance should give convenience and safety...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
There is a reason or consideration why a state implements a decentralized government system, including in form of regional autonomy. As it is known that the regional autonomy is one of the variant of decentralization principle , thus asymmetrical decentralization is one of the variant of the form...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 10:2 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Roy Valiant Salomo, author
The year 1999 has been marked as the reform era where the old law on regional autonomy has been replaced with the new ones, i.e. Law Number 22 Year 1999 and Law Number 32 Year 2004. These two new laws have promoted the emergence of new local governments throughout Indonesia,...
Depok: Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2008
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
M. Thahir R., author
Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan yang selama 32 (tiga puluh dua tahun) tidak berubah dan cenderung bersifat stagnan. Karena itu perubahan yang terjadi saat ini dipandang sebagai langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru dimasa depan dengan dasar-dasar efesiensi dan demokratisasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T9251
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
T. Aznal Zahri, author
Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis meakkukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
Penelitian ini menggunakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10491
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hania Rahma, author
Seiring dengan penerapan desentralisasi sejak Januari 2001 lalu, penyelenggaraan asas dekonsentrasi di Indonesia juga mengalami perubahan mendasar baik dalam tata aturan penyelenggaraannya maupun dalam luas cakupan bidang kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Penerapan dekonsentrasi di Indonesia pada era desentralisasi ditujukan untuk melaksanakan sejumlah kewenangan di bidang lain yang masih dimiliki Pemerintah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T13293
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Baedhowi, author
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan Iayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.
Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
D588
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
