Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Fenny Febrianty, author

Pertanggungjawaban PPAT terhadap pembuatan akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya: Studi kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 11 Mei 1999

PPAT telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19317

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yenny Dwiyani, author

Pembatalan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual karena cacat hukum: studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2828 K/Pdt/2017 = Cancellation of the loan deed agreement and the deed of attorney to sell due to defects: study of the Supreme Court Ruling number 2828 K/Pdt/2017

Sebuah akta notaris harus berisi apa yang diinginkan atau yang disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian (akta) tersebut. Sangat penting suatu persesuaian kemauan atau kehendak tersebut terciptanya dengan dinyatakan secara tegas supaya tidak terjadi perselisihan diantara para pihak. Maka kehadiran para pihak untuk menghadap kepada notaris didalam pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elfryda Prahandini, author

Dampak hukum terhadap akta pemindahan hak dan kuasa serta akta jual beli yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016) = Legal impact on the deed of transfer of rights and powers and deed of sale and purchase made without the knowledge of the object owner (Study of Supreme Court Decision Number 3090 K/Pdt/2016).

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, terdapat suatu gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Konvensi hak penyandang cacat dan protokol opsional terhadap konvensi = The convention on the human rights of persons with disabilities and the optional protocol to the convention

Yogyakarta: Handicap, 2007

342.087 UNI k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rayandita Anwar, author

Bentuk perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik atas akta jual beli tanah yang cacat hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 1270K/Pdt/2018) = A Form of protection for buyers who have good faith in the sales and purchase of land deed that is legal defect (analysis of Supreme Court Decision on Case Number 2170K/PDT/2018)

Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Larasati Allegra Farniasari, author

Tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 754K/PDT/2011) = The responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to the legal defect of the deed (case study verdict of the supreme court of the republic of Indonesia No: 754/K/ PDT/2011)

Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47253

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian