Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Tati Yuliani, author

Proses pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pada inspektorat ii Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Implementation process of owner estimate oe review at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia

ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Fahmi Idris, author

Selamatkan uang negara!: dengan tata kelola keuangan negara yang benar

Jakarta: Ekposel, 2012

352.4 FAH s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ika Dianingtyas, author

Kontrak kerja sama layanan jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berdasarkan pedoman tata kerja BP Migas (SKK Migas) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang pedoman pengelolaan rantai suplai kontraktor kontrak kerja sama dalam perspektif hukum keuangan publik = Research and development service cooperation contract between public service agency of research and Development Centre for Oil and Gas technology "Lemigas" and contractor of cooperation contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on supply chain management of Contractor of Cooperation Contract in Public Finances Law perspective

Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38754

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rina Rahmawati, author

Manfaat rasio keuangan untuk memperediksi rating obligasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara empiris apakah rasio keuangan, karakteristik obligasi (nilai nominal obligasi, jangka waktu obligasi, ketersediaan jaminan dan sinking fluid, jenis obligasi (callable dan subordinasi, jenis industri), dan kualitas audit laporan keuangan berpengaruh signifikan dalam memprediksi rating obligasi di Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel bebas adalah...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T 17513

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Anggita, author

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42017

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marshall Pribadi, author

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56150

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian