Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Muhtar Yogasara, author

Aspek hukum perlindungan investor terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara: studi kasus PT. Mikro Metal Perdana = The legal aspects of the protection of investors against mining business licenses of law No. 4 of 2009 about mineral and coal mining: case study PT. Mikgro Metal Perdana

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum PT MMP atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah didapatkan melalui SK Menteri ESDM No. 3109 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54312

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratih Herawati, author

Tinjauan atas permasalahan dan kinerja keuangan terkait dengan pencabutan izin usaha bank: Studi kasus pada PT. Bank Asiatic

Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007

T19728

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harmoko, author

Perlindungan hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) yang telah melakukan kewajibannya menurut ketentuan pasal 137 undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal protection for holders of izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) which has been carrying out its obligations under article 137 of law no 4 year 2009 on mineral and coal

[Pertambangan merupakan bidang usaha yang sedang diminati oleh para investor saat ini. Akan tetapi usaha pertambangan memiliki tingkat resiko tinggi (high risk), memerlukan modal besar (high cost) dan menggunakan teknologi modern (modern technology) selain itu kegiatan pertambangan juga memiliki kewajiban-kewajiban berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dipenuhi kepada Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44641

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ira Apriyanti, author

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Arthanami Simarmata, author

Analisis sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing = Analysis of centralization of mining license revocation according to law No. 3 of 2020 regarding mineral and coal mining against foreign investment company

Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dicky Yudhistira, author

Legal analysis of non performing loan at BPR whose license have been revoked by The OJK = Analisa terhadap kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK.

Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika Pratiwi, author

Pemodelan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2041-2060 dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Terhadap Potensi Habitat Spesies Endemik Pulau Obi, Halmahera Selatan = Modeling the Impact of Climate Change in 2041-2060 and the Mining Business Permit Area on the Habitat Potential of Endemic Species Obi Island, Halmahera Selatan

Salah satu dampak adanya perubahan iklim adalah penurunan kualitas habitat alami flora dan fauna yang terdapat di Indonesia sehingga memberikan risiko hilangnya sebagian besar biodevirsitas yang ada. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagai habitat alami beberapa spesies endemik, Pulau Obi tidak dapat terlepas dari ancaman dampak perubahan iklim. Selain...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Askin Harta Mulya, author

Dasar hukum dan eksistensi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The law and the existence implementation of the general principles of good governance on the stipulation of the clear and clean status of the mining business license iup with consideration to the law no 4 year 2009 concerning the mineral and coal min

Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Hayati Wisnu Wardani, author

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39351

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maulida Ningtari, author

Analisis kedudukan PKP2B berdasarkan perubahan ketentuan mengenai kontrak pertambangan menurut UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Analysis coal mining agreement position based on amandement of provisions on mining contracts according to law number 11 of 1967 regarding principal provisions of mining and law number 4 of 2009 regarding mineral and coal mining

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perubahan pengaturan mengenai sistem pertambangan yang kemudian menimbulkan berbagai kerancuan penafsiran. Pengusahaan Pertambangan khususnya dalam bidang pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh kontraktor swasta dan Pemerintah Indonesia dengan sistem konsesi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun...

2014

S54482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian