Ditemukan 143 dokumen yang sesuai dengan query
Aliya Ilysia Irfana Ampri, author
Sebagai suatu negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia kerap mengembangkan ekonomi kreatif guna mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara bersamaan dapat memberikan kontribusi terharap perekonomian. Pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif tersendiri telah menyumbang Rp1.153,4 Triliun atau 7.3% terhadap total PDB nasional. Melihat potensi para pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aliya Ilysia Irfana Ampri, author
Sebagai suatu negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia kerap mengembangkan ekonomi kreatif guna mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara bersamaan dapat memberikan kontribusi terharap perekonomian. Pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif tersendiri telah menyumbang Rp1.153,4 Triliun atau 7.3% terhadap total PDB nasional. Melihat potensi para pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Lintang Jantera, author
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dapat digunakan sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Berbeda dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djulaeka,1963-, author
Malang: Citra Intrans Selaras, 2014
346.048 DJU k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Cita Citrawinda, author
Depok: Fakultas Hukum UI, 2003
346.048 CIT h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Febe Bachtiar, author
Konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (preclude) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (traditional communities and indigenous people) atas kekayaan intelektual (traditional knowledge/folklore) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (kolektif). Akibatnya, banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28574
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Irawaty, author
ABSTRAK
Rezim Hak Kekayaan Intelektual mulai berlaku di Indonesia sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu bidang HKI ialah Rahasia dagang yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bidang...
2008
T37441
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Negara berkembang sering disalahkan sebngai pihaik
yang melakukan deforestasi atau tindakan penenbangan
hutan-hutan. Negara maju kemudian mencoba untuk
menghukum dengan memasukkan nilai-nilai lingkungan
ke dalam nilai-nilai perdagangan. Hal ini telah
menyebabkan sengketa yang berkelanjutan antara kedua
pihak oleh karena negara berkembang sangat
bergantung pada keuntungan yang berasal dari produksi
komoditas utama, yang berasai dari hutan. Pada
umumnya telah disetujui...
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 4 No. 4 Juli 2007 : 745-762, 2007
JHII-4-4-Jul2007-745
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Cindy Rahmadavita, author
Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan global, merek semakin memiliki peran penting dalam suatu bisnis, bukan hanya sebagai tanda pembeda barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tetapi juga sebagai strategi bisnis. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha baik dari Indonesia maupun luar negeri yang ingin mereknya mendapatkan pelindungan di banyak negara. Sebelum tahun 1891,...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, author
ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, symbol ataupun
warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasia Geografis. Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50386
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
