Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Baharuddin Aritonang, author
Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di...
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017
342 JKTN 006 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Josep M. Monteiro, author
Malang: Intelegensia Media, 2017
343.03 JOS p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Leonardo Krisnanta Da Silva, author
Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54434
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Haryanto, author
Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28960
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Reyhan Apriansyah, author
Skripsi ini membahas mengenai dua permasalahan. Pertama, mengenai ruang lingkup operating cost recovery dalam Production sharing contract merupakan masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara atau tidak. Kedua, jika sebuah proyek diduga fiktif dan biaya proyek dibebankan pada operating cost recovery dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara atau tidak menurut Pasal...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S53281
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
ABSTRAK
Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik? (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.269/PB/2016 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2527-2721. Untuk pertama kali...
Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2016
336 ITR
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Aryo Adiatmo, author
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Dalam pemberian kontribusi tersebut Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penghitungan pembayaran pajak tersebut dapat terjadi lebih bayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Thareq Akmal Hibatullah, author
ABSTRAK
Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Christopher Sastyaviando Lebe, author
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk pembentukan perusahaan induk milik negara (BUMN). Peraturan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok sebagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral keuangan negara dan mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Hidayat, author
Fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah Majelis Hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29892
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>