Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Nandira Vinzka Cahyagita, author

Kekuatan Hukum Kuasa Mutlak dan Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2022) = The Legal Strength of Absolute Powers and the Responsibility of the Notary/Land Deed Maker's Office Against the Sale and Purchase Deed Made Based on the Absolute Powers Act (Case Study of Decision of Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2022)

Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cynthia Bella Permatasari, author

Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berbeda (Studi Putusan Pengadila = The Legal Force Of Deed Of Grant Drawn Up By Temporary Land Deed Official And Just Been Approved By The State Court Subsequent To The Execution Of The Deed Of Acceptance Of Inheritance And Deed Of The Binding Of Sale And Purchase With Different Parties (C

Sebagaimana diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris merupakan suatu profesi dan pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik berkaitan dengan objek tanah dengan kekuatan pembuktian sempurna serta melakukan kegiatan pendaftaran tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Katrine Novia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)

PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika Yulinda Agustine, author

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti asli akta PPAT lembar kedua yang hilang untuk kepentingan pendaftaran tanah (analisis terhadap pengganti asli akta lembar kedua yang dikeluarkan oleh PPAT X Nomor.../2014) = The authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration (Analysis of the Original Substitute Deed of the second sheet issued by PPAT X Number... / 2014)

Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52223

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firdausi Alamari, author

kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).

Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54815

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristina Suhartati, author

Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur: Analisis putusan No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Desember 2004 = Sanction to Land Deed Official as consequence for executing deed of bequest declared void by law by the district court of East Jakarta: Analysis on judgement No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim dated December 2, 2004

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19636

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta, author

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik: analisa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Putusan nomor 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan Nomor 442/K/PDT/2016 = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith: analysis of the Supreme Court's Decision number 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Decision number 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan nomor 442/K/PDT/2016

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jenny Siscawati Dwi Lestari, author

Suatu tinjauan yuridis terhadap nilai jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan data dan informasi Direktorat Jenderal Pajak = A judicial overview on the sale and purchase value of land rights that are not in accordance with the data and information of directorate general of taxes

Pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan beralih menjadi hak pihak lain. Perbuatan hukumnya dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian dengan wasiat, atau lelang. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T48508

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian