Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Asep Ridwan, author

Analisis Mengenai Penetapan Larangan Monopoli, Penguasaan Pasar dan Pengecualian Keberlakuan UU No. 5/1999 Dalam Perkara Penyediaan Jasa Verifikasi Teknis Impor Gula

Penetapan harga, monopoli dan penguasaan pasar merupakan perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang dalam UU No. 5/1999, baik larangannya bersifat parse rule ataupun rule of reason. Tindakan-tindakan tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan adanya praktik monopoli yang merugikan konsumen. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut menghambat persaingan usaha yang sehat. Padahal dimensi persaingan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T 02225

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Indah Mei Ruth, author

Kebijakan Larangan Ekspor Barang Mentah oleh Indonesia sebagai Anggota WTO Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional = Policy Prohibiting Exports of Raw Goods by Indonesia as a WTO Member Viewed from a Legal Perspective National

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kerjasama multilateral semakin tergantikan oleh kerjasama melalui forum regional dan kerjasama bilateral, tingkat ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap forum kerjasama multilateral seperti World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) karena dinilai tidak efektif dalam peningkatan isu liberalisasi perdagangan global. Indonesia telah menunjukkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chandra Herwibowo, author

Kewajiban penggunaan rupiah dan larangan menolak rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia = The Rupiah liabilities use and prohibition of rupiah objecting in the territory of the Republic of Indonesia / Chandra Herwibowo

ABSTRAK
Diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uangtelah memberikan suatu dasar bagi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Pembuatan undang-undang ini merupakan amanat dari Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang”. Penetapan dan...

2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Juven Renaldi, author

Analisis penerapan mekanisme larangan perdagangan dan pasar terkontrol sebagai strategi pengendalian perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi = Analysis of the implementation of trade ban and regulated market as strategies to control the trade of protected wildlife species

ABSTRAK
Perdagangan spesies flora dan fauna adalah salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan spesies-spesies tersebut. Mekanisme hukum untuk mengendalikan perdagangan tersebut dapat dibedakan secara umum menjadi larangan perdagangan trade ban , dimana perdagangan dilarang total, serta pasar terkontrol regulated market , dimana perdagangan diperbolehkan dengan pembatasan. Tulisan ini meneliti mekanisme manakah...

2017

S69506

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muh. Yusranil Fathi, author

Dampak krisis global dan kebijakan pertambangan terhadap produktivitas industri pengolahan hasil pertambangan = Impact of global crisis and mining policy on firm productivity of mining processing / Muh. Yusranil Fathi

ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari krisis global dan bagaimana respon firm level terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor bahan mentah hasil tambang. Analisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif terhadap data panel firm level. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan sebesar 0,69 kali dari produktivitas...

2018

T54365

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Raihan, author

Pencegahan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam studi : kasus putusan MA No 310/K/AG = Marriage prevention based on marriage act no 1 year 1974 and compilation of islamic law case study supreme court decision No 310/K /AG

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting untuk membentuk keluarga dan sudah menjadi norma dalam masyarakat untuk membentuk keluarga yang damai, rukun dan sejahtera. Perkawinan memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai tujuan perkawinan, dengan demikian sudah sepatutnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan perkawinan untuk dicegah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56839

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Nurintan Marolop Novianti Octaviana, author

Tinjauan yuridis atas keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah dikaitkan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Praktek kartel pelelangan kerap kali mewarnai tender pengadaan barang pemerintah (Goverment Procurement) pemerintah. Proses yang tidak fair dalam Goverment Procurement merupakan kendala dalara memberlakukan prinsip kornpetisi yang adil (fair) dan non-diskriminatif, Di Indonesia, lahirnya Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menimbulkan dilema dimana pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T18883

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tasyah Azhari, author

Pembatalan akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa yang memuat klausul pemberian kuasa mutlak oleh notaris (analisis putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 24 November 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Pbr) = Cancellation of deed of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary (case study of District Court Pekanbaru Decision On November, 24th 2015, Number64/PDT.G/2015/PN.PBR)

Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51673

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lawrentus, author

Pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor dikaitkan dengan kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai = The import export prohibition and restriction regulations associated to the authority of direktorat jenderal bea dan cukai

[ABSTRAK
Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan (impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42556

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reinaldo Khresna Airlangga, author

Batasan Penggunaan Media Elektronik bagi Notaris sebagai Sarana Informasi kepada Masyarakat menurut Kode Etik Notaris. = The Limitation of the use of Electronic Media by Notaries as a Information Media as to the Public Based on the Notarial Ethical Code

Masyarakat modern pada saaat ini memiliki kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan teknologi informasi, segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. Hal ini beroengaruh pada kegiatan kenotariatan, karena pada dasarnya Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang adanya iklan atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian