Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query
Melvin Purnadi, author
ABSTRAK
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan...
2017
T48327
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Emy Chusnul Chotimah, author
[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61362
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lintang Rizki Puspitasari, author
Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44015
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irene Septania Taruna, author
Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39033
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yunita Rostiani, author
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02320
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ester Melisawaty, author
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43187
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Heni Daida, author
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya
menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya
seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan
oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan
Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang
dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39014
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alisa Ardiyati, author
Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46356
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tri Velna Elvisa, author
Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
