Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Loekman, author

Manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Serbuah studi kasus pada Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi meluncurkan dokumen bersejarahnya: "Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya" (Cetak Biru). Cetak Biru ini merupakan dokumen utama kebijakan strategi manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi yang unik, yaitu dibuat bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) sebagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

T 19245

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ibnu Hakam Musais, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah...

2018

T55129

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi muatan...

2003

D1115

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia

Universitas Indonesia, 2015

S57693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Manihuruk, Naomi Renata, author

Tinjauan terhadap status keperdataan anak luar kawin analisis penetapan dan putusan di pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 puu viii 2010 = Legal review of the civil status of the children born out of wedlock analysis of determination and decrees in district court following the constitutional court decision number 46 puu viii 2010

[ABSTRAK
Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan menciptakan pada status anak luar kawin bagi anak bersangkutan. Konsekuensi normatif dari status anak luar kawin membawa pada tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keadaan tersebut tentu menghilangkan hak-hak konstitusional anak. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi...

Universitas Indonesia, 2016

S62236

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Sunggul Hamonangan, author

Pembatasan hak politik aparatur sipil negara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Restrictions on the political rights apparatus state civil article 119 and article 123 paragraph 3 of law no 5 of 2014 on the state civil apparatus

ABSTRAK Tesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44849

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Elizabeth Dumora, author

Menilik pergeseran karakter koperasi yang menyerupai perseroan terbatas analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 28 puu xi 2013 yang membatalkan uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian = Observing the similarity of cooperatives character with the limited corporation analysis of constitutional court verdict no 28 puu xi 2013 concerning cancellation of cooperatives act no 17 year 2012 / Elizabeth Dumora Simanjuntak

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44903

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
Kehidupan ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi...

2003

D703

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Kurniawan, author

Tinjauan yuridis keputusan mahmakah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil kawin sirri menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam = Judicial analysis of mahkamah konstitusi decision No.46/PUU/VII/2010 regarding responsibilities of parents against children as the result from sirri marriage according to Indonesian marriage act and indonesian Islamic law compilation

Dalam Pasal 43 ayat ( 1 ) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, naum Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 KHI menyatakan bahwa yang bertanggung...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62778

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian