Hasil Pencarian

Ditemukan 135 dokumen yang sesuai dengan query

Frans Andreas, author

Pertarungan wacana: orthodoxa dan heterodoxa atas doxa heteronormativitas dalam arena yudisial (analisis wacana kritis terhadap pasal-pasal kesusilaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi) = Discourse contestation: orthodoxy and heterodoxy of heteronormativity doxa in the judicial arena (critical of discourse analysis on articles of deciliation in the constitutional court session) / Frans Andreas

ABSTRAK
Tesis ini membahas petarungan pihak yang saling berlawanan dalam mendapatkan ketetapan hukum dari Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas norma hukum dalam Pasal 284 dan 292 KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis milik van Dijk dan konsep dari Bourdieu mengenai, doxa, heterodoxa dan orthodoxa. Peneliti berusaha...

2018

T51178

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency limitiation of time on judicial review of the 1945 constitution in Constitutional Court Republic of Indonesia / Rafli Fadilah Achmad

ABSTRAK
Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang...

2018

T50182

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adam Mulya Bunga Mayang, author

Pengaturan Ambang Batas Selisih Suara pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada dalam Menjamin Hak Konstitusional Pemohon di Mahkamah Konstitusi = Stipulation of Margin Threshold in The Dispute Settlement on The Result of Regional Heads Election in Guaranteeing The Petitioners Constitutional Rights in The Constitutional Court.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2%...

2019

T55070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal...

300 JIH 1:1 2010

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodi Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on pancasila using Aharon Barak’s purposive approach: Relevancy in reviewing the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Herti Septhiany, author

Prinsip Transparansi Dalam Pengisian jabatan Hakim Konstitusi: Analisis Independensi Hakim Konstitusi = Principle of Transparency in Filling Constitutional Court Position: Analysis Independence of Constitutional Court Justice

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi sebagai penegak konstitusi yang putusannya bersifat final dan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi didelegasikan kepada tiga lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Agung. DPR dan Presiden. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dini Rahmayanti, author

Keberlangsungan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda = Post constitutional court decision continuity of oil and gas production sharing contract in Indonesia based on Pacta Sunt Servanda principle

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43018

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Anastasia Salvia Salsabila, author

Efektivitas eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Suatu Antisipasi) = The Effectiveness of the fiduciary guarantee execution after the constitutional court decision of 18/PUU-XVII/2019 (An Anticipation)

Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia...

Depok: Fakultas Hukum, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Anastasia Salvia Salsabila, author

Depok: Fakultas Hukum, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian