Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query

Brigitha Elra Yustisia, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)

Profesi Notaris erat kaitannya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fungsi dan peran notaris serta PPAT ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan PPAT tidaklah lepas dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dan PPAT ditunjuk dalam Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43930

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gana Sumandra, author

Peranan majelis pengawas notaris berkaitan dengan adanya notaris palsu = The role of the notary supervisory board relates to the existence of a fake notary

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Kasus notaris palsu yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia tidak seharusnya terjadi dan harus segera di hentikan. Tesis ini membahas tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51096

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Murwanto, author

Implementasi putusan majelis pengawas pusat notaris terhadap werda notaris (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris No. 07/B/MJ.PPN/XII/2014 juncto No 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014) = Implementation of decision assembly supervisory center notary to former notary case study center of decision assembly supervisory notary No/07/B/MJ. PPN/XII/2014 in conjunction with the No 3/PTS/MPWN/West Java/IV/2014)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya (Werda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45632

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Pandji Kandiawan Tri Maulana, author

Majelis Pengawas Notaris dalam fungsi peradilan profesi notaris: kajian terhadap kategorisasi pelanggaran norma disipliner = Assembly Supervisory Notary in justice function profession notary: study of the categorization violations disciplinary norms

Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat mempunyai salah satu kewenangan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan pasal pasal yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45005

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhia Fairuz, author

Penjatuhan sanksi oleh majelis pengawas notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang jabatan notaris kepada notaris yang dijatuhi pidana di bawah 5 tahun = Imposition of sanctions by the notary supervisory counci that are not in accordance with the law on notary position to notaries sentenced to under 5 years of crime.

Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nofianti, author

Penerapan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di wilayahnya (studi kasus pada MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak Provinsi Banten)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T36965

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Silvanus Vigo, author

Tanggung Jawab Notaris terhadap Kekeliruan dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020 = Responsibility as A Notary of Fallacy in the Making of Sale and Purchase Binding Agreement (Study the Verdict of West Java Region Supervisory Council of Notary Number: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020

Hadirnya jabatan notaris dikehendaki dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Namun, notaris dapat melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta autentik, antara lain melakukan pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, eksistensi Majelis Pengawas Notaris diperlukan sebagailembaga yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Paula Angelia, author

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta hibah wasiat oleh istri tanpa persetujuan suami studi kasus: putusan banding Pengadilan Tinggi Banten 114/PDT/2014/BTN = Role and responsibility against the establishment of deed of testament grant by wife without husband approval case study 114 pdt 2014 btn

ABSTRAK
Saat seseorang telah meninggal, salah satu yang penting untuk dipikirkan adalah apakah ada wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidup. Apabila ada, haruslah segera dilaksanakan pembagian wasiat tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat masalah yatu bagaimanakah kedudukan persetujuan suami dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum...

2018

T49507

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Endang Noviyanti, author

Perkembangan hukum putusan majelis pengawas pusat sebagai sumber hukum di bidang kenotariatan

Keberadaan notaris yang fungsinya umtuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28990

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Amelya Rasman, author

Kantor cabang notaris sebagai salah satu bentuk pelanggaran Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris

Tesis ini membahas mengenai larangan membuka Kantor Cabang bagi Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27430

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian