Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query
Evi Janti, author
ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa
frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan
proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil
fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38717
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agata Wijaya, author
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48830
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Isnina Saraswati Hayuningtyas, author
Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49556
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Iqbal Rullya R., author
Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50826
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indira Agiasandrini, author
Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak. Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diberikan amanah untuk menyimpan Sertipikat Tanah harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas dokumen tersebut, dikarenakan berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan masyarakat. Notaris yang memberikan segala...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adessya Thalia Chairunissa, author
Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vivia Calista, author
Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
