Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Hukum acara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara): buku A

Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000

342.06 UNI h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mustafa Lutfi, author

Risalah hukum partai politik di Indonesia

buku ini membahas tentang partai politik yang berada di negara hukum yang memiliki kedudukan yang sangat penting...

Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016

324.2 MUS r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi M. Asrun, author

Pemerintahan otoriter dan independensi peradilan: kajian fenomena keadilan personal dalam peradilan di tingkat Mahkamah Agung (1967-1998)

ABSTRAK
kekuasaan pemerintahan terhadap independensi peradilan sejak era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno sampai era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto demikian penting untuk dibahas dalam disertasi ini baik untuk kepentingan pangembangan teoritis maupun kepentingan praktis di Indonesia. Pengaruh kekuasaan pemerintahan otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen terjadi...

2003

D1112

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ernawati Munir, author

Eksistensi undang-undang dasar dan ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan dan dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia 1960-2000

ABSTRAK
Penelitian mengenai eksistensi UUD dan Ketetapan MPR ini adalah penelitian terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan dalam arti konsep, bukan terhadap pelaksanaannya, artinya apakah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan dalam Ketetapan MPR(S), telah merefleksikan dan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum secara konsepsional.

Dengan adanya dua bentuk produk...

2000

D1113

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Perluasan wilayah negara menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tahun 1982 (studi kasus: perluasan wIlayah negara Indonesia)

Hukum Internasional mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah negara, yaitu pendudukan, aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi. Perluasan wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar negara yang penyelesaiannya biasanya berlarut-larut, kecuali akresi. Sebenarnya sejak tahun 1982, masyarakat internasioanl telah menyetujui suatu cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations...

Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 3 Juni 1996 : 219-232, 1996

HUPE-26-3-Jun1996-219

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Evaluasi program legislasi nasional dalam rangka pembangunan hukum yang demokratis

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010

340.11 IND e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Djafar Saidi, author

Hukum keuangan negara

Jakarta: Rajawali, 2013

343.03 MUH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas

JY 7:1 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

H.M. Tahir Azhary, author

Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya di lihat dari segi hukum Islam implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini

Jakarta: Prenada Media, 2010

297.636 MUH n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Johanes Bosco Maranata, author

Posisi negara hukum Indonesia dalam ruang publik: studi komparatif negara orde baru dan negara pasca reformasi = Position of Indonesia legal state in public sphere comparative: study on new order state and post reform state

ABSTRACT
Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian