Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query

Ivander Flavian Irawan, author

Implikasi hukum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham berdasarkan perjanjian nominee (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor putusan: 56 K/TUN/2017) = Legal impact of the general meeting of the shareholders based on nominee arrangement review of indonesian supreme court s stipulation number 56 K/TUN/2017

ABSTRAK
Tesis ini membahas implikasi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilakukan berdasarkan perjanjian nominee. Permasalahan tesis ini adalah membahas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagai Objek Tata Usaha Negara dan tanggung jawab Notaris dalam RUPS yang tidak memenuhi kuorum akibat perjanjian nominee tersebut. Metode penelitian yang digunakan...

2018

T51105

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Attiya Khaitami, author

Keabsahan kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PDT/2017 tahun 2017 = Legality of land title ownership of parties who exceeded land ownership limit by way of nominee arrangement analysis of supreme court decree Number 997 K/PDT/2017 of 2017

ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51068

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vadhia Nabilla Yosril, author

Perjanjian nominee sebagai dasar pengalihan hak atas tanah dikaitkan dengan aturan tax amnesty studi kasus putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Februari 2017 Nomor 3403 K/PDT/2016 = Nominee agreement as the basis of conveyance land rights regarding to the tax amnesty regulations cese study of the supreme court number 3403/PDT/2017 dated 8 February 2017

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Nominee dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty. Dengan adanya praktek nominee yang semakin marak di Indonesia, hal tersebut tidak dipungkiri dapat mempengaruhi bidang perpajakan. Dengan adanya praktek nominee dapat merugikan salah satu pihak yaitu Wajib Pajak yang tidak menikmati hartanya namun harus tetap menanggung beban pajak...

2018

T51102

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ryan Maulana, author

Transparansi Beneficial Owner dalam Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia = Beneficial Owner Transparency in Foreign Investment Practices in Indonesia.

ABSTRAK
Implementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk...

2020

T55409

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Florencia, author

Analisis pertanggung jawaban notaris atas perjanjian nominee berkaitan dengan warga negara asing yang memiliki sertipikat hak milik di Indonesia (putusan Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) = Juridical analysis of notary s liability on the nominee agreement in relations with foreigners who have freehold title in Indonesia (Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) / Florencia

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46702

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fabianus Krisna Adhiatma, author

Peran dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan praktik nominee pemegang saham perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1833 K/PDT/2016) = Notary role and responsibility relating to the practice of nominee of limited liability company shareholder in foreign investment framework (Analysis of the decision of the supreme court of the republic of indonesia number 1833 K/PDT/ 2016)

Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 telah ditegaskan mengenai larangan penggunaan struktur nominee pemegang saham dalam Perseroan dengan fasilitas penanaman modal. Walaupun demikian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50147

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cecilia Rina Esti Rahayu, author

Kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan perjanjian nominee hak atas tanah berkaitan dengan kepemilikian warga negara asing (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016) = : Authority and Accountability of Notaries in Making Land Rights Rights Nominee Agreement Relating to Ownership of Foreign Citizens (Analysis of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 433 K / Pdt / 2016)

Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51823

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rogabe, Ruth Lina, author

Kekuatan Hukum Pernyataan Nominee Atas Kepemilikan Saham yang Dibuat Dalam Suatu Akta Autentik. Analisa Sengketa yang Timbul dari Akta Pernyataan Nominee Kepemilikan Saham Dalam PT. BER-Putusan Mahkaham Agung No.1929/K.Pdt/2013 = The Legal Force of Nominee Statement on Shares Ownership which Made in an Authentic Deed. Analysis of the Disputes arising of Deed of Nominee Statement on Shares Ownership in PT. BER-The Supreme Court's Verdict No.1929/K.Pdt/2013

Nominee merupakan suatu perjanjian sepihak yang hanya membebankan kewajiban dan/atau prestasi pada salah satu pihak saja. Apabila berpedoman pada asas kebebasan berkontrak tentunya suatu perjanjian nominee dapat dibuat oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42158

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Juang Gibran, author

Analisa kekuatan hukum surat pernyataan notariil atas kepemilikan tanah secara nominee berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria = Analysis on the legal forceof a notarial statement letter regarding the ownership of land by a nominee towards based on the Tax Amnesty Law Towards The Agrarian Law

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T519232

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edy Yuli Nurcahyono, author

Pertanggungjawaban direktur nominee terhadap tindak pidana pencucian uang = Criminal liability of director nominee againt money laundering

Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49724

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian