Hasil Pencarian

Ditemukan 1111 dokumen yang sesuai dengan query

Lury Elza Alex, author

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran kode etik akte yang dibacakan tidak patut dan notaris yang tidak seksama dalam membuat akta (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007 tertanggal 26 Februari 2007 = Judicial review of the deed code violation improper narrated and notary deed not thoroughly in making a case study examining council decision notary region Eest Java No.129/MPW-JABAR/2007 dated February 26 2007

[ABSTRAK
Notaris dalam prakteknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil, diantaranya adalah dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41401

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amazia Fetriansjah Kusumaningtyas, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa pada pengadilan (studi kasus putusan pengadilan negeri kepanjen No 117/ Pdt. G/ 2011/ PN. KPJ. tanggal 17 Oktober 2011) = Responsibility of the notary toward the deed which he has made in case made in case of dispute in the court of law (a study on court decision No 117/ Pdt .G/2011/ PN.KPJ dated of October 17, 2011

[ABSTRAK
Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam kenyataannya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Jika dikemudian hari timbul gugatan atau ada pihak yang menyangkal isi perjanjian yang telah dibuat, diharapkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42121

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manullang, Heidy Mutiara Ariane, author

Kewajiban dan tanggung jawab notaris perihal akta notaris yang batal studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1099 k pid 2010 tanggal 29 juni 2010 = Obligations and responsibility of the notary the notary deed is void subject case study of the verdict of the supreme court of the Republic of Indonesia number 1099 k pid 2010 29 june 2010

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Dalam memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43333

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Neyditama Sakni Suryaputra, author

Akibat Hukum Surat Kuasa Istimewa Legalisasi pada Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kalianda = Legal Consequences Letters of Special Power of Power Legalization in the Case of Process Divorce in a Religious Court of Kalianda

Surat kuasa pada perkara perceraian harus sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, karena peraturan hukum acara tidak boleh ditafsirkan lain oleh majelis hakim. Praktik penggunaan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk Akta Dibawah Tangan Masih marak terjadi, walaupun praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1796 KUHPdt jo....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arsyilla Destriana, author

Penerapan Perpres Nomor 2 Tahun 2021 Mengenai Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) Terhadap Dokumen Surat Kuasa Yang Berasal Dari Luar Negeri = Implementation of Power of Attorney Letter from Abroad to Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning Ratification Conventions to Abolish Legalisation Requirements for Foreign Public Documents

Indonesia baru saja mengaksesi Konvensi Apostille atau Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents yaitu konvensi penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional untuk menghapuskan proses legalisasi dokumen publik asing dalam upaya pemerintah agar mempermudah masyarakat dalam melakukan hubungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohamad Donny Basuki, author

Tinjauan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 68/HUM/2015 tentang pungutan otoritas jasa keuangan terhadap Profesi Pungutan Pasar Modal (Notaris) = Legal overview on the judicial review number 68P/HUM/2015 about levies by the financial services authority on the notary as a capital market supporting profession : study case of supreme courtrolling number 68P/HUM/2015

Tesis ini membahas tentang Profesi Penunjang Pasar Modal terutama notaris yang dikenakan pungutan oleh otoritas jasa keuangan. Profesi penunjang pasar modal, terutama notaris penting perannya dalam transaksi pasar modal yang telah mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak signifikan pada kemajuan ekonomi negara. Para pemohon yang keberatan dengan dikeluarkannya PP No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55261

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tahir Kamili, author

Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan

Universitas Indonesia, 2002

T36319

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shinta Marina, author

Optimalisasi kinerja majelis pengawas notaris sebagai upaya mengurangi pelanggaran-pelkenggaran yang di lakukan notaris (Studi kasus di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27462

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Imelda Mouly Irianty, author

Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara = Judicial review on the notary public service leave as state official

Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28175

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kiki, author

Keabsahan akta rapat umum pemegang saham luar biasa dari kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan peran serta tanggungjawan notaris yang membuat akta rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut

2011

T41431

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian