Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Situmeang, Vanda Dwi Septika, author
Operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operation) atau PKO oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir pada 1948 dengan nama United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) di Timur Tengah untuk mengawasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab. Sejak saat itu, misi pemeliharaan perdamaian terus berkembang dari bentukan/model tradisional menjadi lebih kokoh dan multidimensional...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Fauzan, author
Tesis ini menggunakan perspektif Realis untuk mengkaji fenomena kebijakan peacekeeping operations (PKO) Jepang. Perspektif ini mendasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu: (1) konsekuensi dari sistem internasional yang anarki adalah bahwa tidak adanya otoritas utama yang dapat memaksakan penggunaan kekuatan atau menjamin perlindungan dari ancaman negara lain; (2) negara merupakan aktor...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13831
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Namzariga Adamy, author
Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan peacekeeping operation Jepang di Kamboja. Perspektif ini memberikan asumsi-asumsi common sense mengenai bagaimana politik internasional dan masalah masalah strategis dapat dianalisa dan diuji. Asumsi-asumsi common sense ini mencakup konsep bahwa perusahaan tidak dimungkinkan dalam sistem internasional. Sebagai suatu teori dalam hubungan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13882
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dimas Seti Adtya, author
Tesis ini dikerjakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa yang menyebabkan UNPROFOR Dutch Battalion gagal dalam melindungi warga sipil di Srebrenica. Konsep yang digunakan adalah konsep Just War, yaitu pada konsep Jus In Bello, sebagai konsep yang menemukan rules of engagement dalam konflik, terutama untuk perlindungan terhadap warga sipil dan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T28580
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kholidah Tamami, author
ABSTRAK
Invasi Israel ke Libanon membuat Perserikatan Bangsa-bangsa membuat misi
perdamaian internasional yang diberi nama UNIFIL (United Nations Interim
Force in Lebanon. Untuk menyusun pasukan-pasukan dari negara-negara
anggotanya agar tergabung dalam UNIFIL, PBB melakukan seleksi terhadap
negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dengan cara memberian mandat
melalui Resolusi DK PBB 1701. Indonesia merupakan negara yang dimandatkan
oleh PBB setelah...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mahardhika Wida Putra, author
Negara dapat mengadopsi bentuk dan metode baru dari suatu diplomasi tergantung dari keadaan dan strategi yang diadopsi untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Salah satu bentuk perubahan metode dan bentuk diplomasi tersebut adalah hadirnya konsep diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi pertahanan dipandang sebagai bentuk diplomasi yang terlahir kembali pasca Perang Dingin...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Melisa Arisanty, author
ABSTRAK
Keberhasilan Proses Perdamaian salah satunya ditentukan oleh adanya ego
representatif yang memposisikan dirinya sebagai celah struktur yang menjadi
jembatan komunikasi antar pihak-pihak berkonflik. Ego tersebut memainkan
peranannya dalam jaringan komunikasi yang simetris vertikal dan lintas saluran
dalam proses perdamaian dengan menggunakan komunikasi persuasi. Pada
konteks perdamaian ini, seorang ego tidak boleh mempertahankan posisinya
sebagai celah struktur...
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41959
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Inara Pangastuti, author
Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
