Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Kevin Simon, author

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Hibah Tanah dan Hibah Saham Kepada Warga Negara Asing Ditinjau dari Peraturan, Kode Etik Notaris dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah = Responsibility of Notary Land Deed Officer Against Deed of Land Grant and Share Grant to Foreign Citizen Reviewed from Regulation Notary Code of Ethics and Land Deed Officer Code of Ethics

Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk bekerja secara seksama. Seksama berarti bahwa ia harus cermat dan teliti baik sebelum pembuatan akta, pada pembuatan akta dan setelah selesai pembuatan akta. Notaris harus seksama memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan mempunyai pengetahuan hukum yang luas terhadap masalah yang dihadapi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48149

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adara Skyla Sakinah, author

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Sebagai Suatu Penyelundupan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/K/Pdt/2022) = Conditional of Sales and Purchase Agreement of Land Rights with Buyback Rights as an Evasion of Law (Study of Supreme Court Decision Number 407/K/Pdt/2022)

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azmya Naufillia N, author

Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Nomor 165PK/PDT/2022) = Binding of Mortgage Rights on Land as Guarantees Repayment of Debt Made on the Basis of Fraud (Study of Decision Number 165PK/PDT/2022)

Penelitian ini membahas tentang Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 165PK/PDT/2022), terhadap putusan ini diperlukan kajian hukum mengenai analisis keabsahan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dengan cara penipuan dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syarifah Dalilah Albar, author

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI) = Legal Protection For Land Owners Due To Protection Of Personal Data Based PP 24 Of 1997 And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data (Analysis Of Decision Of The High Court Number 317/PDT/2020/PT DKI

Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prima Dienta Putra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah Letter C Yang Tidak Diukur Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/PDT/2021) = Responsibilities of Land Deed Officials for Letter C Land Sale and Purchase Deeds That Are Not Measured by the Surabaya City Land Office (Study of Supreme Court Decision Number 71 PK/PDT/2021)

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Normandiah Riza, author

Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Universitas Indonesia, 2002

T36395

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Angga Adhyaksa Suryaputra, author

Akta jual beli versus surat di bawah tangan tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung Jawa Barat (studi kasus: putusan pengadilan negeri Bandung no:404/PDT/G/2010/PN.BDG) = Deed of sale and purchase versus letter for the transfer right of the ownership certificate number 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung/Jawa Barat (case study: resolution of district court of bandung number 404/PDT/G/2010/PN/BDG)

[ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama,...

2015

T42679

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Damianus Handoko, author

Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah mengenai akta jual beli tanah yang dibuatnya tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 450/K/TUN/2016 = Role and responsibility of pejabat pembuat akta tanah about sell and purchase deed that s done juridis review of decree of the supreme court number 450 /K/TUN/2016

ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi...

2017

T47906

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika Yulinda Agustine, author

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti asli akta PPAT lembar kedua yang hilang untuk kepentingan pendaftaran tanah (analisis terhadap pengganti asli akta lembar kedua yang dikeluarkan oleh PPAT X Nomor.../2014) = The authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration (Analysis of the Original Substitute Deed of the second sheet issued by PPAT X Number... / 2014)

Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52223

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Firdausi Alamari, author

kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).

Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54815

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian