Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik: analisa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Putusan nomor 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan Nomor 442/K/PDT/2016 = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith: analysis of the Supreme Court's Decision number 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Decision number 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan nomor 442/K/PDT/2016

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulfa Amalyah Usman, author

Keabsahan sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah: studi kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Kdi = Legality of the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jenny Siscawati Dwi Lestari, author

Suatu tinjauan yuridis terhadap nilai jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan data dan informasi Direktorat Jenderal Pajak = A judicial overview on the sale and purchase value of land rights that are not in accordance with the data and information of directorate general of taxes

Pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan beralih menjadi hak pihak lain. Perbuatan hukumnya dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian dengan wasiat, atau lelang. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T48508

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monica Kusumadevi, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pengelakan pajak jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak = Role of Accredited Land Deed Officer (PPAT) To The Tax Evasion In Sale And Purchase On Land Made by The Parties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuatkan Akta Jual Beli wajib menerima bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pembeli dan Pajak Penghasilan dari penjual. Permasalahan utama dalam tesis ini yaitu, pertama bagaimanakah upaya preventif PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41602

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dastie Kanya Dasril, author

Peran notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The role of notary land deed official auctioneer class II on money laundering law enforcement

ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41821

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Grace Monika Harijanto, author

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan = The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN) Number 5 of 2020 On The Imposition Mortgage Right By Land Deed Official Certifier in Statutory Theory Perspective

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan menjadi landasan penyelenggaraan hak tanggungan elektronik berdasarkan perspektif teori perundang-undangan. Peraturan hak tanggungan elektronik tersebut menyebabkan perubahan signifikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Yeane Marlina, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54599

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sari Veratiwi, author

Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan dikaitkan dengan kepatuhan tata cara pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta dampaknya terhadap penanaman modal di Indonesia = Protection against disputed land rights holder in connection with the compliance of the procedure of land registration under government regulation number 24 of 1997 concerning land registration and its impact on investment in Indonesia / Sari Veratiwi

ABSTRAK
Perkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap...

2017

T49148

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winengku Rahajeng, author

Keabsahan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN Tgl) = Legality of land rights transaction that banded with collateral without original certificate (Case study Decision Number 29/PDT.G/2017/PN Tgl).

Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54582

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian