Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Ryana Permata Sari, author

Kekuatan pembuktian akta notaris yang terkait pemalsuan tanda tangan : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/PEN/PDT/2011/PT.BTN = Probative force of notarial deed which related to signature forgery : case study of Banten High Court Verdict Number 88/PEN/PDT/2011/PT.BTN

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Tetapi akta notaris dapat dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Pada prakteknya sering terjadi suatu akta notaris dimintakan pembatalannya dimuka pengadilan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan gugatan...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39085

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tifany Dwi Aprima, author

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kekuatan Pembuktiannya Terkait Masalah Tumpang Tindih Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung 591 K/PDT/2021) = Certificate of Compensation (SKGR) as a basis for ownership of land rights and the strength of evidence related to land overlapping issues (Analysis of Supreme Court Decision 591 K/PDT/2021)

Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vincent Velayo, author

Kekuatan pembuktikan salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan mahkamah agung no. 10 K/PDT/2015 = Strength of proof from copy of deed in civil trial case study supreme court number 10 K/PDT/2015

Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53373

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Mutiawati, author

Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Studi Kasus Tanah Manggar di Balikpapan)

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum secara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakan urgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas...

Universitas Indonesia, 2002

T36330

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel S., author

Kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT terhadap kepemilikan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative force of the deed of sale and purchase by PPAT toward the ownership of land right. (juridical review of West Jakarta District court’s verdict, dated September 5th 2002, number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

2014

T42072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laras Marsha Religia, author

Analisis putusan upaya keberatan no. 01/pdt.sus-kppu/2014/pn.bgl terkait penggunaan indikasi dalam pembuktian padaputusan kppu no. 12/kppu-l/2013 = Analitical on objection verdict no 01 pdt sus kppu 2014 pn bgl about the indication applies on evidence in kppu verdict no 12 kppu l 2013

Skripsi ini membahas mengenai penafsiran hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan pembuktian kasus persekongkolan tender, unsur-unsur yang harus dibuktikan, alat-alat bukti yang digunakan termasuk mengenai penggunaan indikasi sebagai alat untuk membuktikan adanya persekongkolan tender dan penafsiran hukum Badan Peradilan sebagai bentuk upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU khususnya mengenai...

2017

S66760

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Silmi Hasyyati Rachman, author

Tinjauan yuridis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam sengketa kepailitan PT Sri Melamin Rejeki = Juridical review on implementation of principle of exceptio non adimpleti contractus in bankruptcy dispute of PT Sri Melamin Rejeki

"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam hukum kepailitan. Dengan adanya penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sengketa pailit maka akan berkaitan dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang yang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Slamet Masruri, author

Pengaruh bantuan tunai terhadap pengeluaran makanan: pembuktian hukum engel dengan data IFLS 2014 = The effect of cash transfer on food expenditure: engel's law proof with IFLS 2014 data

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hukum Engel berdasarkan status menerima bantuan tunai pada pengeluaran makanan dan mengetahui elastisitas pendapatan untuk permintaan makanan. Data yang digunakan adalah data IFLS 2014. Dalam membuktikan hukum Engel, kami menggunakan median dari setiap 8 kelompok pengeluaran pada kategori penerima BLSM, penerima PKH, dan tidak...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pohan, Farisreyhan Zachary, author

Penerapan asas In Dubio Pro Reo dalam sistem pembuktian di Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis : tudi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp. = Application of the In Dubio Pro Reo Principle in the evidence system in Indonesia, the United States, and France : case study Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia bahkan di dunia dikenal dengan prinsip In Dubio Pro Reo yang berarti apabila ditemukan keraguan, maka dipilih yang menguntungkan terdakwa. Sistem pembuktian negative di Indonesia mensyaratkan Hakim apabila hendak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus memperoleh keyakinan dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ristania Salsabila Putri, author

Kualifikasi ahli dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia (Putusan Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Mpw dan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = Expert qualifications and binding power of expert witness in criminal case examination process in Indonesia (Judgement Number 300/Pid.B/2013/PN.Mpw and Judgement Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Indonesia menganut sistem pembuktian peradilan pidana dengan negatief wettelijk, di mana ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan diakui diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Alat bukti berupa keterangan ahli di dalam KUHAP merupakan alat bukti baru karena sebelumnya tidak dicantumkan di dalam HIR. Sampai dengan saat ini, KUHAP masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian