Ditemukan 499 dokumen yang sesuai dengan query
Shabrina Aulia, author
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Teguh Prayudianto, author
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Catur Wibowo Budi Santoso
Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat...
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fandyla Wahyu Sasongko, author
ABSTRAK
Tesis im membahas mengenai implementasi kebijakan pengawasan pada
Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan. Flak Asasi Manusia yaitu dengan
menganalisis implementasi kebijakar pengawasan pada Inspektorat Jenderal
Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dan faktor komunikasi
sumberdaya disposisi struk ir birokrasi serta komitmen dan kualitas
kepemimpinan dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internal
audit.
Penelitian dilaksanakan...
2012
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2004
345.05 EKS
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Inter Parliamentary Union, 2005
355 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sinrang, author
Pada awal reformasi isu utama yang perlu dibenahi terkait dua hal yaitu maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan pemerintahan yang totaliter. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang saran dengan KKN, oleh karena itu perlu adanya pembanasan internal kelembagaan sesuai dengan agenda reformasi di bidang hukum tersebut. Naskah...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14498
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwinarsi Redan, author
Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur'aini Rizki Virgita, author
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
