Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query
Wootton, Barbara
London: Macmillan, 1992
364.941 WOO s I
Buku Teks Universitas Indonesia Library
JY 5:3 (2012) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Putri Ade Norvita Sari, author
ABSTRAK
Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya korban kesusilaan. Anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan tentu tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga psikis. Namun, dalam proses peradilan pidana, kedudukannya sebagai korban cenderung terpinggirkan. Melihat perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan yang belum terlalu diperhatikan dalam proses peradilan pidana,...
2016
T45538
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Frensita Kesuma Twinsani, author
Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimanakah perlindungan saksi/korban/pelapor dalam perspektif HAM; apakah hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan saksi/korban/pelapor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan bagaimanakah upaya menanggulangi hambatan-hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi dengan memakai metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15065
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Latifah Zahrah, author
Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28653
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siti Hartati, author
Pada bulan Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas cakupan makna saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga timbul pertanyaan: (1) bagaimana perluasan makna saksi menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, (2) bagaimana pengaruh perluasan makna saksi terhadap para...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30307
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Anis Zakiyah, author
Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime). Penanganan kasus korupsi pun memerlukan teknik-teknik khusus yang berbeda dari tindak pidana konvensional lainnya. Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC dan UNCATOC maka Indonesia pun mulai mengadopsi konsep justice collaborator dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Untuk memancing minat para...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anis Zakiyah, author
Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime). Penanganan kasus korupsi pun memerlukan teknik-teknik khusus yang berbeda dari tindak pidana konvensional lainnya. Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC dan UNCATOC maka Indonesia pun mulai mengadopsi konsep justice collaborator dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Untuk memancing minat para...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ripandi, author
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara pidana Notaris sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan, yang berakhir dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Notaris bukan merupakan perbuatan pidana, berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Chandras Suryo Kusmayasputri, author
ABSTRAK
Tulisan ini adalah suatu kajian mengenai tindakan vigilantism di dalam masyarakat sebagai suatu perwujudan dari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan otoritas yang ada. Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan suatu permasalahan sosial yang serius dan memerlukan perhatian tersendiri. Di dalam permasalahan ini, rasa ketidakpercayaan terhadap hukum...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
