Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Pergeseran wewenang peradilan tata usaha negara atas penetapan parpol peserta pemilu

JY 6:2 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Deni Daniel, author

Pergeseran Akibat Hukum dari Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Izin Usaha dan/atau Kegiatan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup = Shifts in Legal Consequences of Environmental Permits, Environmental Protection and Management Permits and Business and/or Activities Permits in Environmental Laws and Regulations

Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Putri Cahyawati, author

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta: Gramata Publishing, 2011

342.06 DWI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Harahap, Zairin, author

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Jakarta: Rajawali Press, 2019

342.06 HAR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Topan Sani, author

Peran juru sita di peradilan tata usaha negara

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya telah melanggar peraturan perundang-undangan maka setiap warga berhak mengajukan suatu gugatan. Dalam kaitan ini, warga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22275

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara: Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986

Bandung: Fokus Media, 2011

342.06 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mutia Jawaz Muslim, author

Restrukturisasi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata = Restructuring the competency of absolutes administrative court towards administrative decisions which is the development of legal private law

ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga...

2019

T52014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hevi Dwi Oktaviani, author

Redefinisi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan implikasinya terhadap wewenang peradilan tata usaha negara = Redefinition of state administrative decision to article 87 of law number 30 year 2014 and its implication to the authority of state administrative judicature / Hevi Dwi Oktaviani

ABSTRAK
Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak...

2018

T49058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Renius Albert Marvin, author

Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018

UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55009

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, author

Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian