Hasil Pencarian

Ditemukan 412 dokumen yang sesuai dengan query

Letycia Minerva Pariela, author

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audi Dian Fitria, author

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44392

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Nur Ukasyah, author

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018

Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53609

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Rezekiani, author

Perlindungan hukum nasabah kartu kredit dalam hal penagihan oleh jasa debt collector = Legal protection to the customer of credit card in relation to the collection conducted by vendor of debt collector

Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46180

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivan Ghifari Sigit, author

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi berbasis digital = Legal protection on insured in digital based insurance contracts

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiara Verina, author

Peranan dan kedudukan panti sosial dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar ditinjau berdasarkan hukum kesehatan: studi di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, Jakarta Barat = Role and position of social institution in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder under law of health: study at Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3, West Jakarta

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dan kedudukan hukum serta peran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sonviana, author

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial di perusahaan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017) = Legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the social security by the company (case study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifah Satrianty, author

Tinjauan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi = Analysis on The Mayor of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 concerning the Removal of Administrative Sanction of Land And Building Tax

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Naura Alifa, author

Analisis pemanfaatan fasilitas pinjam-meminjam efek dalam transaksi short-selling di Indonesia = Analysis of the utilization of securities borrowing and lending facilities in short-selling transactions in Indonesia

Berkembangnya pasar modal menjadikan pasar modal mengemban peran yang cukup signifikan bagi pertumbuhan perekonomian pada masa modern saat ini. Salah satu kegiatan di dalam pasar modal sendiri adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang salah satunya adalah Pinjam-Meminjam Efek. Pinjam-Meminjam Efek hadir sebagai fasilitas yang dimanfaatkan bagi pemberi pinjaman yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abyan Nagata Javier, author

Perlindungan hukum terhadap pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak hotel pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang ditinjau berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum = Legal protection against the imposition of tax sanctions on hotel taxpayers during the Covid-19 pandemic in Malang Regency reviewed based on the legal justice and legal certainty

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dasar pemungutannya diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai alat yang berfungsi mengatur perekonomian dan mengisi kas negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian