Hasil Pencarian

Ditemukan 412 dokumen yang sesuai dengan query

Fahmi Ramadhani, author

Keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan pejabat yang berwenang : analisis Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw = The legality of land waqf which is not followed by the making of a Waqf Pledge Deed before authorized official : analysis of The Pringsewu Religious Court Decision Number 011/Pdt.G/2019/PA.Prw

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan pejabat yang berwenang dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Dalam kasus ini Wakif dan Nazhir melakukan perjanjian perwakafan tanah hanya secara dibawah tangan pada tahun 2008. Selama lebih kurang 10 tahun Nazhir sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrul Fauzi, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan dalam rangka perpanjangan hak : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/TUN/2016 = Legal protection for holders of right to build on the right of management in the context of extension of rights : analysis of the Supreme Court Decision Number 171 PK/TUN/2016

Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Fajri Muttaqin, author

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Pada Beberapa Perusahaan Di Provinsi DKI Jakarta = Legal Protection For PKWT Workers/Wokers (Certain Time Work Agrrements) At Several Companies In DKI Jakarta Province

Dalam suatu negara yang sedang dalam tahap pembangunan serta keberlangsungan perekonomian suatu negara, keberadaan Tenaga Kerja sebagai Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan oleh karena itu. Tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana praktek pelaksanaan Perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Thasya Dwie Anandha, author

Perlindungan Hukum Atas Permohonan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN = Legal Protection of Public Information Service Requests at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ National Land Agency

Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Men Wih Widianto, author

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bersertipikat hak milik yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 100 pdt g 2004 pn jkt bar = Protection of law to land owner who have property certificate which expressed don t have the legal by justice decision evaluate the yuridis to decision of West Jakarta District court of number 100 pdt g 2004 pn jkt bar

Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43188

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gana Dhaniswara, author

Aspek perlindungan hukum merek "Aqua" ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat : analisis Putusan Mahkamah Agung no. 308 K/Pdt/2002; no. 017K/N/HaKI/2003; dan no. 014K/N/HaKI/2003 = Legal aspects of brand protection "Aqua" viewed from the practice of Law Bans Monopoly Unfair Competition : analysis of Supreme Court Decision no. 308K/Pdt/2002; no. 017K/N/HaKI/2003; and no. 014K/N/HaKI/2003 / Gana Dhaniswara

ABSTRAK
Merek merupakan hak atas kekayaan intelektual yang semakin mempengaruhi percepatan pembangunan nasional dalam era globalisasi. Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan, sehingga berusaha mencegah mereknya digunakan oleh perusahaan lain. Walaupun telah ada instrumen hukum, namun, perlindungan merek berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39257

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Michael, author

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian kredit konstruksi studi kasus : perjanjian kredit konstruksi antara bank dengan developer = Legal protection toward third party in credit construction agreement case study credit construction agreement between bank and developer

Pada dewasa ini salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit modal kerja konstruksi, yaitu pemberian kredit kepada Developer untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan proyek perumahan atau biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaiannya. Kredit tersebut diberikan dengan memberikan jaminan sertipikat tanah yang selanjutnya akan dilakukan pengikatan Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42313

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siswi Wulandari, author

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat = Legal protection on local enterprises fund depositors of Bank Perkreditan Rakyat / Siswi Wulandari

ABSTRAK
Aktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana. Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit. Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan juga pelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturan perundang-undangan diantaranya di atur...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38970

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelia Mariani Santoso, author

Pelelangan yang dilakukan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat setelah debitur meninggal dunia: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022 = Auction held based on deed of grant of mortgage made after the debtor's death: study of Supreme Court Decision Number 988/K/Pdt/2022

Pelelangan eksekusi hak tanggungan seharusnya dilaksanakan berdasarkan hak penerima hak tanggungan peringkat pertama yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang berkekuatan hukum (parate eksekusi). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022, APHT yang menjadi dasar pelelangan dibuat secara melawan hukum karena pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungannya tidak dihadiri...

Depok: 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Afnaan, author

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2654 K/PDT/2011) = The Legal Protection For Fiduciary Receiver Pursuant To The Act Number 42 Year 1999 Concerning Fiducia (Case Study On Indonesia Supreme Court Decision Number 2654 K/PDT/2011)

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila terjadinya wanprestasi atas suatu perjanjian fidusia berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia, akibat hukum bagi Pihak Ketiga mengajukan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan pertimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 35 36 37 38 39 40 41 42 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian