Hasil Pencarian

Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Wanti Lahamid, author

Dewan pertimbangan presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia: analisis yuridis kewenangan dan fungsi Dewan Pertimbangan (Presiden) sebelum dan setelah perubahan UUD 1945

Lembaga penasehat dan pertimbangan merupakan lembaga yang memberikan nasehat, pertimbangan, saran, opsi dan usul-usul kepada Presiden. Dahulu lembaga penasehat dan pertimbangan yang ada di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga DPA sudah ada sejak berdirinya atau adanya UUD Negara tahun 1945. Sesuai dengan perkembangan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19596

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajri Nursyamsi, author

Pergantian Presiden Republik Indonesia dengan dasar tidak dapat melakukan kewajibannya dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 = Replacment of Indonesian President because of inability based on article 8 paragraph 1 Indonesian Constitution 1945

Istilah 'Presiden' dapat diartikan sebagai suatu jabatan dan juga pejabat yang mengisi jabatan tersebut Dari sisi jabatan Presiden mengemban tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya sedangkan sebagai pejabat Presiden adalah seorang manusia yang tidak dapat lepas dari sifat manusiawi termasuk kondisi sakit atau disabilitas Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Presiden menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45524

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dennis Taufik Rachman, author

Periiral Perseiujuan Tertulis Presiden llalam Froses Fenyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korripsi yang diiakukan oleir Anggota DPR dan Kepala Daerah = About Written Consent From the President of In-Process Research and Investigation of Corruption by Members of Parliement and Head of Region

Tesis ini membahas mengenai adanya perbedaan perlakuan perihal persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan anggota DPR. Perbedaan ini berdasarkan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapus keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fransiskus Surdiasis, author

Narasi politik kepresidenan di era media sosial: analisis multimodal terhadap video blog Presiden Joko Widodo = Political narrative of presidency in social media era: multimodal analysis of video blog of Presiden Joko Widodo

Penelitian ini membahas penggunaan media sosial dalam membentuk narasi politik dengan meneliti postingan video blog vlog Presiden Jokowi di Youtube, dengan pertanyaan: Bagaimana Presiden Jokowi menggunakan postingan Vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang dirinya maupun kepresidenannya? Sumber semiotik apa yang digunakan Presiden Jokowi dalam postingan vlognya? Penelitian ini menggunakan analisis...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

T51220

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Dem Irfan Muhammad, author

Pengaruh penyelenggaraan Piala Presiden terhadap upaya pembangunan image politik Jokowi menurut perspektif mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia angkatan 2014-2018 = The influence of the President's Cup performance towards Jokowi's political image building from the perspective of political science student University of Indonesia class of 2014-2018

Sejak dibekukannya PSSI oleh Kemenpora pada 2015, seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI tidak lagi diakui oleh pemerintah. Kemudian muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah kompetisi pengganti yang di pelopori oleh Mahaka Sports sebagai akibat dari berhentinya seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan turnamen...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Musthofa Faruq, author

Analisis frasa perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden = Analysis on misdemeanor phrase in article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as one of the reasons for impeaching the President / Musthofa Faruq

Presiden pada sistem negara Presidensial memiliki kedudukan yang kuat karena tidak mudah untuk diberhentikan. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden tetap diperlukan demi terciptanya checks and balances antar kekuasaan, untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi cabang kekuasaan lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk memberhentikan Presiden, dengan alasan-alasan yang tercantum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Justitia Avila Veda, author

Penerapan pasal 134 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di indonesia studi kasus putusan pengadilan tahun 1998-2013 = The implementation of article 134 indonesian penal code regarding defamation towards president and vice president in indonesia case studies on court decision 1998-2013

[ABSTRAK Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian...

2015

S60722

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Lucyana Trisulo Negoro, author

Fair deal dan posisi pragmatisme federal reserve bank (1947) : kesuksesan kebijakan presiden Amerika Harry S. Truman mengatasi masalah ekonomi dan memenangkan perang melawan komunisme

Program Fair Deal dan kebijakan pemerintah terhadap Federal Reserve Bank (1947) yang dicanangkan oleh presiden Harry S.Truman, adalah suatu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan pemikiran atau sikap pragmatik dengan tujuan mengatasi persoalan krisis sosial dan ekonomi yang dialami bangsa AS. Selain itu program ini mengemban misi mobilisasi dana masyarakat untuk tujuan...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

T15062

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdul Racmat Ariwijaya, author

Analisis kedudukan dan kewenangan unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ditinjau dari hukum tata negara indonesia = An analysis of the position and authority of the presidential work unit for development monitoring and control ukp ppp from the perspective of the indonesia constitutional law

[ABSTRAK
Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu...

2014

S56754

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bacharuddin Jusuf Habiibie, author

Bacharuddin Jusuf Habiibie : 517 tage Indonesia: geburt einer demokraite

Munchen: Herbert Utz Verlag, 2009

923.2 BAC b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian