Hasil Pencarian

Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query

Rohana Frieta, author

Peranan hukum dalam pelaksanaan putusan perkara pidana di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ridovi Kemal, author

Pengembalian kerugian negara atau kerugian perseroan bank BUMN yang tidak maksimal akibat tidak dapat dieksekusinya pidana uang pengganti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap = The reversion of state's losses or state-owned bank enterprise's losses as the impact of the non-executable additional penalty of compensation after court verdict

Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48584

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Galuh Citra Nugraheni, author

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui putusan pengadilan = Law enforcement on money laundering through court decisions

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disamping dapat sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat meningkatkan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum terhadap kegiatan pencucian uang ini selain dengan telah ditetapkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35433

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jihan Al Litani, author

Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Tujuan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.TNK) = Annulment of Marriage in the Perspective of the Purpose of Islamic Law (Study Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk

Pembatalan perkawinan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Penyebab pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lita Hanifa Renata, author

Analisis Putusan Gugatan Saat Terutang dan Pelaporan PPN atas Kegiatan Ekspor BKP Berwujud (Studi Kasus PT A) = Lawsuit Decision Analysis of the Taxable Event and VAT Filing related to the Export of Tangible Taxable Goods (Case Study PT A)

Penelitian ini membahas analisis putusan gugatan PT A terkait penentuan saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Singapura.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus gugatan PT A apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Himpunan putusan-putusan pengadilan biaga dalam perkara hak cipta; Jilid 1

Jakarta: Tatanusa, 2005

346.048 2 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bima, author

Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. = Law Analysis about dwangsom as an administrative punishment which stated in the Law Number 51 Year 2009 on Administrative Court.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...

Universitas Indonesia, 2012

S43166

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Hak Cipta Jilid 2

Jakarta: Tatanusa, 2007

346.048 2 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fitri, author

Analisis yuridis pelaksanaan putusan pengadilan mengenai eksekusi pencairan rekening giro dalam kaitannya dengan pasal 49 ayat 2 huruf b uu no 7 1992 sebagaimana yg telah diubah dg uu no 10 1998 ttg perbankan studi kasus Suhaemi Zakir dengan Bank DKI = Analysis of judicial implementation of judgments corcerning execution disbursement settlement account in relation to article 49 paragraph 2 letter b law no 7 1992 as amended by act no 10 1998 on banking case study Suhaemi Zakir with PT Bank DKI

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak tidak terkecuali bank. Namun dalam kasus ini Bank DKI tidak melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST jo. 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Nomor 814K/Pdt/2011 yang telah mempunyai kekuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45164

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vanny Soraya, author

Prinsip Kehati-hatian sebagai Norma Etik Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menyebabkan Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016) = Principle of Precaution as Norms of Ethics for Notary and PPAT in The Establishment of Deed Resulting in The Issue of Double Certificate (Case Study of Supreme Court Decision Number 143 PK/PDT/2016).

ABSTRAK
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Notaris dan PPAT dalam...

2017

T48958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian