Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Pengaturan ketentuan persaingan didalam Regional Trade Agreements yang dilatarbelakangi oleh eksistensi praktik anti persaingan lintas negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memicu terjadinya praktik anti persaingan lintas negara dan oleh karena itu pengaturan persaingan di dalam Regional Trade Agreements merupakan jalan keluar yang tepat dalam membendung terjadinya distorsi terhadap pasar global. Dari adanya ketentuan persaingan ini , penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Kebijakan Perdagangan dan Kebijakan Persaingan merupakan komplementer satu sama lain, Kedua, memasukkan ketentuan persaingan di dalam Regional Trade Agreements untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan tidak dirusak oleh praktik anti kompetitif, dan Ketiga, Soft harmonisation dan Soft Law merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang dalam menerapkan pengaturan persaingan.

---

This thesis discusses the arrangement of competition provisions in Regional Trade Agreements which is motivated by the existence of anti-competitive practices across countries. This research is normative juridical research by using secondary data. The results of this study indicate that globalization and trade liberalization have triggered anti-competitive practices across countries and therefore the regulation of competition within the Regional Trade Agreements is an appropriate way to stem the occurrence of distortions to global markets. From this competition stipulation, the study concludes that: First, the Trade Policy and Competition Policy are complementary to one another; Secondly, Incorporating competition provisions within the Regional Trade Agreements is to ensure that the expected benefits of trade liberalization are not undermined by anti-competitive practices, And Third, Soft harmonization and Soft Law are the most appropriate approaches to developing countries in applying competition arrangements."

"Penelitian ini membahas hubungan dagang bilateral antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS). Secara lebih khusus menekankan pada upaya Cina menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan hambatan yang dihadapinya akibat penentangan yang dilakukan AS.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Cina mengambil kebijakan luar negeri untuk menjadi anggota WTO? Mengapa sebaliknya AS mengambil kebijakan luar negeri menentang Cina menjadi anggota WTO?Penelitian ini juga membahas prosedur penerimaan anggota baru WTO, status permohonan Cina untuk menjadi anggota WTO, serta hambatan prosedural yang dihadapi Cina untuk bisa masuk ke WTO.Analisis dilakukan dengan melihat kepentingan nasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, yang dimiliki Cina dan AS dalam memandang keanggotaan Cina di WTO, hubungan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara serta akibat yang mungkin diperoleh oleh kedua negara apabila Cina berhasil atau gagal menjadi anggota WTO.Cina berkeinginan menjadi anggota WTO karena ingin mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam ekonomi global sehingga perekonomiannya dapat semakin berkembang. Selain itu, keanggotaan WTO juga memberikan berbagai keuntungan, baik keuntungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Namun Cina memiliki hambatan untuk menyesuaikan kondisi dan kebijakan perekonomiannya dengan aturan WTO. Cina dihadapkan pada situasi mengubah kebijakan perdagangannya sekaligus melindungi ekonomi dalam negerinya.Secara prinsip AS mendukung Cina masuk menjadi anggota WTO. Namun kondisi nyata praktek perdagangan Cina membuat AS menghambat Cina menuju WTO. AS, sebagai anggota WTO, menuntut Cina untuk melakukan perubahan kebijakan perdagangannya untuk bisa diterima WTO. Di sisi lain, upaya AS menghambat Cina tidak menguntungkan kepentingan ekonomi AS karena Cina semakin berperan penting dalam perdagangan global. Kerjasama perdagangan yang konstruktif dengan Cina akan lebih menguntungkan AS.Perundingan AS-Cina selama ini telah membawa kemajuan. Kedua belah pihak semakin memperlunak posisi masing-masing. Terobosan besar yang dianggap sebagai kunci pembuka menuju keanggotaan Cina di WTO adalah pemberian status Permanent Normal Trade Relation (PNTR) kepada Cina oleh AS."

"Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) adalah satu unit dalam lingkungan Depperindag RI, mempunyai tugas utama membina dan melayani pengujian serta sertifikasi terhadap mutu produk. Produk yang dihasilkan organisasi ini adalah Pelayanan Jasa Teknis (PJT), meliputi : pengujian, pengambilan contoh, konsultasi teknis dan pengembangan metoda pengujian.Dalam memberikan PJT kepada masyarakat luas terutama dalam era globalisasi ini, PPMB berhadapan dengan pesaing-pesaing sejenis baik dari dalam maupun luar negeri. Pesaing dari dalam negeri yang terbesar adalah ; SUCOFINDO. Agar tetap eksis dan sukses saat ini dan masa yang akan datang PPMB harus memiliki key success factor (KSF) yaitu lebih baik, lebih murah, lebih cepat dan lebih baru dari pesaing dalam memberikan kepuasan kepada pelangggan. Sebelum mengarah kepada KSF maka posisi daya saing organisasi ini terhadap pesaing harus diketahui. Salah satu metode yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis).Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis. Secara praktis khususnya bagi PPMB penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi penyusunan strategi dalam rangka meningkatkan daya saing organisasi ini dalam bisnis PJT.Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, posisi PPMB dan SUCOFINDO terdapat pada kwadran I. PPMB pada posisi kekuatan 0.22 dan peluang O.7 sedang SUCOFINDO pada kekuatan 2.14 dan peluang 1.06 PPMB dapat dikatakan terdapat pada posisi yang lebih rendah dibandingkan SUCOFINDO. Sejumlah perubahan harus dilakukan oleh PPMB meliputi beberapa variabel internal agar dapat bersaing terhadap SUCOFINDO dan bila memungkinkan melampauinya. Perubahan yang diusulkan adalah : Sosialisasi visi, misi dan sasaran PPMB; Perubahan struktur organisasi termasuk memandirikan BPSM Regenerasi manajemen PPMB; Peningkatan Keahlian, ketrampilan dan tanggungjawab SDM fungsional dan non fungsional yang terkait PJT; Pembentukan dan pemberdayaan tim pemasaran jasa PPMB; Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana PPMB; Pembelajaran individu dan tim secara berkesinambungan yang ditunjang dengan teknologi informasi terkini; Pemberdayaan SDM PPMB; Peningkatan Kompensasi; Perbaikan manajem keuangan termasuk efisiensi pembiayaan; menjadikan PPMB sebagai unit swadana; Peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan sinergi antara SDM fungsional dan non fungsional."

"Fenomena tentang pertumbuhan ekonomi telah lama menarik untuk diteliti. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi muncul untuk mencoba menerangkan mengenai faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi tersebut. Perkembangan terbaru dari teori pertumbuhan ekonomi adalah munculnya teori pertumbuhan baru atau teori pertumbuhan endogen. Salah satu hal yang menarik dari teori pertumbuhan endogen adalah adanya ekstemalitas dalam perekonomian. Ekstemalitas ini merupakan suatu sumber eksternal yaitu sumber lain di luar input yang digunakan, yang turut menjadi faktor panting penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi.Dalam perekonomian terbuka dimana setiap negara selalu berhubungan dengan negara lain, ekstemalitas dapat muncul dari adanya hubungan perdagangan antar negara. Ketika dua negara mengadakan perdagangan dalam bentuk kegiatan impor dan ekspor barang akhir maupun barang antara, maka akan timbul adanya ekstemalitas yang berupa proses belajar. Proses belajar ini timbul dari pergerakan barang-barang yang secara tidak langsung membawa ide, stok pengetahuan dan teknologi yang terkandung pada barang-barang tersebut. Proses belajar (learning) yang berasal dari kegiatan perdagangan intemasional dikenal dengan istilah economy wide-trade induced learning by doing. Berhasilnya proses belajar tersebut pada sektor industri manufaktur akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan nilai tambah dan pada akhimya akan meningkatkan proporsi nilai barang yang dapat diekspor. Proses learning dalam hal ini lebih merupakan capital learning, yaitu learning yang terkait dengan penggunaan barang modal. Tesis ini secara khusus akan melihat tentang pengaruh dari sumber eksternal (ekstemalitas) dalam bentuk 'trade induced learning' terhadap pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur Indonesia. Variabel trade induced learning (TL) dalam penelitian ini diwakili oleh rasio dari nilai impor dan ekspor mesin-mesin terhadap nilai tambah industri agregat.Dengan menggunakan data industri agregat dan dua digit diperoleh beberapa kesimpulan. Pada tingkat industri dua digit diperoleh hasil bahwa baik sumber internal dari input yang digunakan maupun sumber eksternal berupa variabel trade induced learning berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan nilai tambah industri. Kontribusi sumber ekstemal variabel trade induced learning jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sumber internal. Sementara pada tingkat industri agregat variabel trade induced learning secara statistik tidak signifikan untuk menentukan pertumbuhan nilai tambah. Kesimpulan yang berbeda ini menunjukkan bahwa belum terjadi proses belajar pada industri manufaktur secara umum. Proses belajar mungkin hanya terjadi pada sebagian kecil dari sub sektor industri dua digit. Belum terjadinya proses belajar inilah yang menyebabkan industri manufaktur masih berada pada tingkat skala hasil yang konstan, baik pada tingkat industri agregat maupun pada tingkat industri dua digit. Ini berarti bahwa pertumbuhan industri manufaktur Indonesia masih bertumpu pada pertumbuhan input yang digunakan. Variabel trade induced learning belum dapat berperan dan menjadi sumber bagi pertumbuhan total factor productivity pada industri manufaktur Indonesia."

"Tesis ini adalah tentang pelanggaran merek (pembajakan merek) yang dilakukan pedagang jeans, di pasar Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah: pada mekanisme pengelolaan dan strategi dalam memilih segmen pasar, menentukan target pasar, menilai kemauan pasar, mengembangkan produk, menentukan harga, menyediakan pasokan, pelayanan terhadap konsumen, mempromosikan dagangannya, dan dalam mengamankan perdagangan jeans tiruan, sehingga perdagangan masih bisa berjalan lancar sampai sekarang. Tesis ini untuk menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan jeans tiruan masih berjalan lancar karena adanya permintaan pasar yang menjadikan peluang pengusaha mengembangkan pengelolaan dan strategi dagang dalam menuai keuntungan materi, disamping peluang tersebut tindakan polisi terhadap pelanggaran merek itu tidak konsisten dan berkelanjutan, tindakan cenderung mendua antara menindak pelanggaran dan mendahulukan pelayanan keamanan. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah: pengelolan perdagangan jeans tiruan di pasar Cipulir dan strategi dalam melakukan perdagangan. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa perdagangan jeans masih bisa berjalan sampai sekarang walaupun melanggar hukum? Dalam tesis ini, perdagangan jeans tiruan dilihat dari perspektif pedagang dan polisi secara timbal balik, yang berupa pelanggaran merek yang dilakukan aleh pedagang jeans di pasar Cipulir dan tindakan yang dilakukan kepolisian, dalam hal ini polsek kebayoran lama. Oleh sebab itu saya menggunakan metodologi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan dan strategi yang dilakukan oleh pedagang jeans, serta tindakan polsek dalam melihat pelanggaran merek. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pedagang bisa bertahan karena melakukan pengelolaan dan strategi dagangnya seperti disebut diatas. Berdasarkan pengalaman berdagangnya mereka menjalankan kegiatan dilakukan dengan memperhitungkan permintaan pasar dan harga jual murah para pedagang mampu terus menjual dagangannya dan bertahan sampai sekarang. Selain itu sikap yang lebih mendahulukan pelayanan keamanan, menguntungkan kegiatan mereka. Selain itu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, mereka mempererat hubungan mereka dengan cara, menjalin hubungan pertemanan, sesama pedagang, menjaga hubungan baik dengan karyawan dan orang-orang yang berkaitan dengan proses perdagangan dan produksi. Sedangkan dengan aparat kepolisian hubungan bersifat personal, dan hubungan baik. Implikasi dari tesis ini adalah, perlunya melakukan tindakan menyeluruh dalam menangani permasalahan ini, hal ini untuk menjaga masyarakat agar tetap dapat berproduksi, tetapi juga tidak merugikan negara."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan.Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana.Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat."

"Penyidikan tindak pidana merek sangat khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menganut sistem delik aduan.Tindak pidana merek seringkali terjadi karena harga barang dengan merek terkenal sangat mahal, pelaku tindak pidana merek dapat meraih keuntungan dengan mudah, tidak peril] ijin serta tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Tindak pidana merek menimbulkan banyak kerugian kepada pemegang hak atas merek yang sah, masyarakat selaku konsumen dan negara dari sektor pajak. Penyidik dari Satuan Indag Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana merek masih terbatas pada perbuatan-perbuatan tanpa hak atas merek sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dan sama pada pokoknya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis serta memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Perbuatan tindak pidana merek mengenai indikasi geografis maupun indikasi asal sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik Satuan Indag Polda Metro Jaya. Namun demikian bersamaan dengan terjadinya tindak pidana merek tersebut seringkali juga ditemukan pelanggaran terhadap UU. Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya.Penyidikan tindak pidana merek dipengaruhi oleh faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor dana, sarana atau fasilitas; faktor masyarakat ; dan faktor kebudayaan. Penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan oleh penyidik antara lain berbentuk meminta bantuan dana penyidikan; uang jaminan penyidikan; penggelapan barang bukti; meringankan sangkaan; menunda pengiriman SPDP; diskriminasi penyidikan; setoran bulanan; intervensi kasus.Pengorganisasian penyidikan sudah dilaksanakan, namun pada tahap perencanaan dan tahap pengawasan belum dilaksanakan dengan baik."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah.Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima."