Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query

Sumardi, author

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada empat, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden, wakil Presiden, dan mengubah UUD. Setelah perubahan, wewenang MPR tinggal dua yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Merupakan kekuasaan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar yang dijalankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18696

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Apin Supinah, author

Peranan partai-partai politik terhadap persiapan pembentukan undang-undang dasar Meiji

ABSTRAK> Restorasi Meiji bukan hanya menyebabkan perubahan bentuk pemerintahan yang semula dipegang oleh militer kemudian dise_rahkan kepada Tenno, tapi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa Jepang. Sejak dibukanya negara Jepang bagi bangsa Barat, pengaruh Barat merasuk ke berbagai kehidupan bangsa Jepang. Bangsa...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1987

S13500

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ghunarsa Sujatnika, author

Syarat-syarat dan sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan perbandingannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = The requirements and the electoral systems of the head of the state by Imam Al-Mawardi and comparison with the constitution of the Republic Indonesia in 1945

Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45249

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

UUD 1945 & Konstitusi Indonesia: UUD 45 Perubahan I, II, III, IV

Jakarta: ILC Publishing, 2010

342.02 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mahrus Irsyam, 1944-, author

Politik Luar Negeri Republik Indonesia Yang Bebas Aktif : Studi Kasus Mutu dan Security Act (MSA) pada Masa Kabinet Sukiman (1952)

Landasan dari prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas aktif, adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu tatanan yang terbentuk setelah selesainya perang Dunia ke II membelah dunia menjadi dua blok, blok...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993

LP-Pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Sinaga, Budiman N.P.D., author

Bentuk peraturan perundang-undangan perubahan undang-undang dasar menurut hukum tata negara Indonesia

Salah satu pemikiran yang berkembang di masyarakat sejak reformasi bergulir adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pemikiran tentang perubahan ini begitu kuat sehingga ada yang berpendapat tidak mungkin reformasi tanpa mengubah UUD 1945. Saat itu pandangan masyarakat terhadap UUD 1945 secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

T 981

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

La Ode Muhammad Faisal Akbar, author

Pengaruh Hukum Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan = The Influence of the Legal Provisions on the Amandement of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 on the Formatio of Legislation

Aturan Peralihan atau transitional provisions merupakan suatu prinsip transisi hukum yang berkaitan dengan adanya perubahan norma sehingga digunakan untuk tetap memberlakukan norma lama menuju keberlakuan norma baru yang sifatnya sekali-selesai. Sifat transisi tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk tetap memberlakukan segala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rusli, author

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945

ABSTRAK
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia sama dengan pendahulunya, bahkan lebih kejam karena praktek kekuasaan Jepang ditegakkan melalui kekerasan untuk memenuhi tujuan perangnya, misalnya praktek kerja romusya yaitu kerja paksa yang banyak memakan...

1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

AT. Soegito, author

Pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara kesatuan Republik Indonesia

Sejarah dalam pengertian subjektif atau sejarah serba menghadapi berbagai kendala, antara lain tersediannya perangkat teknologi informasi, ialah seberapa keandalan perekaman terhadap peristiwa, kejadian, atau fenomen...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016

342 JKTN 001 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian