Ditemukan 483 dokumen yang sesuai dengan query
Andreas Prayuda Aprindo, author
Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditur atau perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur adalah melalui lembaga actio pauliana. Actio Pauliana dilakukan oleh kreditur untuk melindungi budel pailit dari perbuatan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya atau dilarang sebelum putusan pailit diucapkan. Mengingat pentingnya penerapan actio pauliana sebagai instrument perlindungan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andreas Prayuda Aprindo, author
Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditur atau perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur adalah melalui lembaga actio pauliana. Actio Pauliana dilakukan oleh kreditur untuk melindungi budel pailit dari perbuatan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya atau dilarang sebelum putusan pailit diucapkan. Mengingat pentingnya penerapan actio pauliana sebagai instrument perlindungan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bibit Gunawan, author
Tesis ini membahas tentang penemuan hukum (rechtsvinding) dalam judicial review putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya hak serikat pekerja dalam satu perusahaan dalam merundingkan perjanjian kerja bersama (PKB). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dinda Annisa Nur Asri
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak
Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU
Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja
dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok
permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak
Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2014;2014;2014;2014, 2014]
T42271
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gultom, Leonardis Arthur Parlindungan, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas penetapaan oleh AS terhadap sejumlah negara sponsor kelompok terorisme. Pembahasan dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan AS tersebut dapat ditinjau sebagai deterrence yang mengalami perluasan konsep dan non tradisional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Dari hasil penelitian akan teridentifikasi variabelvariabel pembentuk deterrence yang dapat menangkal (denial)...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aulia Layinna Khoirunisa, author
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52999
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Erlita Kusumawati, author
Praktek monopoli merupakan kegiatan anti persaingan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UU Anti Praktek Monopoli dikarenakan sangat merugikan kepentingan umum, sehingga terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli harus dijatuhkan sanksi administratif guna menegakkan hukum persaingan usaha, namun pada Putusan KPPU Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2021 terdapat adanya kondisi dimana pelaku...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Purba, Nova Christina, author
[ABSTRAK
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui luar pengadilan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan lembaga penyelesaiannya. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yaitu bipartit, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. Salah satu lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat adalah Arbitrase yang dapat menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41714
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hilda Silvia Yoga, author
Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39017
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lena, author
Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39018
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
