Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Tampubolon, Augustinus Hothinca Sauthon, author

Analisis hukum terhadap pemungutan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan pemberitahuan pabean yang menggunakan sistem electronic data interchange di direktorat jendral bea dan cukai

Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24704

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sihombing, B.F., author

Masalah perjanjian pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta. Suatu studi kasus di DKI Jakarta

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

T36465

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iwan Eli Setiawan, author

Pertanngungjawaban kerugian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota = Regional financial loss accountability in financial management on local government level II district/city

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T21785

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sri Andahyani, author

Dampak penghapusan sanksi administrasi perpajakan berdasarkan pasal 37A Undang-undang No. 28 tahun 2007 terhadap kepastian hukum bagi wajib pajak

Tesis lni membahas mengapa dlperlukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasa137 A Urulang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta dampaknya yang memanfaatkan Penghapusan sanksi administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahua 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Data yang diperlukan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25708

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Monlin Untari S, author

Efektifitas Modernisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Wajib Pajak / Monlin Untari S

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37312

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Monlin Untari S, author

Efektifitas Modernisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Wajib Pajak

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T25695

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

M. Lucia C., author

Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Khususnya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyanderaan dari Perspektif Peningkatan Penerimaan Negara

Tesis ini membahas mengenai efektifitas upaya penagihan pajak terutang kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dilakukan secara paksa yaitu melalui pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan, dalam rangka peningkatan penerimaan Negara. Tujuan utama dilakukannya pencegahan dan penyanderaan bukan sebagai hukuman melainkan agar wajib pajak atau penanggung pajak segara membayar utang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37215

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

M. Lucia C., author

Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Khususnya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyanderaan dari Perspektif Peningkatan Penerimaan Negara

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009

T25693

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian