Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

T. Zita Nelliza, author

Gugatan actio popularis ditinjau dari hukum acara perdata Indonesia (studi kasus divestasi PT. Indosat)

Di awal tahun 2003, terdapat perkembangan dalam hukum acara perdata Indonesia yakni diajukannya gugatan actio popularis di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan actio popularis ini adalah gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum secara perwakilan dengan acuan bahwa setiap warga negara berhak atas nama kepentingan umum untuk mengambil insiatif mengajukan gugat walaupun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S21922

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahono Suprianto, author

Tinjauan terhadap gugatan kasus "12-15 Mei 1998" oleh sejumlah ORNOP: Penekanan pada studi kasus gugatan class action (dengan Reg. Perkara No.323/Pdt/G/1998/PN.JKT.PST)

Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang menyatakan gugatan yang melibatkan sejumlah besar pihak tidak dapat diterima, seperti dalam perkara antara YLKI melawan PLN pada tahun 1996, perkara antara peserta Jamsostek melawan direksi Jamsostek tahun 1994, dan perkara sejenis yang lain yang dimaksudkan sebagai pengajuan perkara dengan menggunakan prosedur class action, menjadi putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22020

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Edy Siswoyo, author

Pembuktian pelanggaran Invensi dalam tindak pidana di bidang Paten (Studi kasus pelanggaran hak paten sederhana)

Perlindungan hukum terhadap satu Invensi khususnya paten, dengan pemberian Hak Paten akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, juga akan lebih mendorong bagi para penemu teknologi untuk mengembangkan idenya. Untuk itu sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan yang memadai terhadap Hak Paten tersebut. Secara normatif negara memberikan perlindungan hukum baik secara perdata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Rengganis, author

Pembuktian perbuatan melawan hukum oleh arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (tinjauan arbiter dalam kasus Perum Peruri dan PT. Pura Barutama)

Berdasarkan pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hak imunitas arbiter diakui dalam hukum arbitrase di Indonesia. Hak imunitas yang diberikan terhadap arbiter tidak berlaku mutlak, namun relatif. Artinya, selama arbiter menjalankan fungsinya dalam proses arbitrase dengan baik dan benar, hukum menjamin ditegakannya hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Astri Dewi Putri Yulita, author

Analisa yuridis dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase dan peranan pengadilan umum terkait dengan pematalan putusan arbitrase (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005)

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih salah satunya adalah melalui arbitrase. Ketentuan mengenai Arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Arbitrase merupakan lembaga volunter yang dipilih dan ditunjuk berdasar kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22064

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Diah Karina Puspitawati, author

Pertanggungjawaban hakim dalam memutus perkara tinjauan atas putusan pengadilan HAM tingkat pertama dalam kasus pelanggaran HAM berat TImor Timur

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S22062

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ken Wedhayanti DA, author

Perjanjian kontrak production sharing patungan antara pertamina dengan Kodeco ditinjau dari segi hukum perdata barat

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S20405

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Situmorang, Maurice Maulana, author

Perlawanan pihak yang berpekara (Partij Verzet) terhadap penetapan eksekusi hak tanggungan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah atau lazim disebut Undang - undang Hak Tanggungan (UUHT), untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang - undang Pokok Agraria. Dengan berlakunya UUHT, maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22257

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Teddy Anggoro, author

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan eksekusi pengadilan negeri (studi kasus deutsche Bank Ag. lawan Beckket PTE. Ltd. Tentang pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksekusi gadai saham oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22343

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Frans Wellem D.S., author

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh surviving company, sebagai perusahaan hasil penggabungan (merger) terhadap peentapan sita eksekusi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22404

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian