Hasil Pencarian

Ditemukan 303 dokumen yang sesuai dengan query

Adhitya Ramadhan, author

Analisis yuridis perbandingan konsep bundling dengan tying agreement ditinjau dari segi hukum persaingan usaha di Indonesia = Juridical review of comparison in bundling concept with tying agreement concept based on competition law in Indonesia

Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk dapat menjual produk mereka dengan berbagai bentuk cara yang tujuannya agar produk mereka dapat laku di pasar. Bentuk metode penjualan yang berkembang saat ini adalah melalui sistem bundling. Disatu sisi konsep bundling memiliki suatu kemiripan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44833

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Osi Febryan Mardhotillah, author

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali (analisis kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 728K/PDT-SUS-KPPU/2015) = Juridical review of cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia Regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai international airport (case analysis supreme court decision number 728K/PDT-SUS-KPPU/2015)

Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48545

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bramantyo Suryodhahono, author

Kewenangan kurator dalam mengurus boedel pailit atas bank yang terlikuidasi (Studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No.671 K/Pdt.Sus/2011) = The authority of curator to take care and clear the assets of debtor in bank which is liquidated (Case study on the supreme court verdict number 671 K/Pdt.Sus/2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang ada di bank yang sedang dilikuidasi oleh LPS yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pdt.sus/2011, serta bagaimana kewajiban LPS terhadap boedel pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45887

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Marga Wicaksono, author

Penerapan pasal 50 huruf A undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat studi kasus penentuan harga gas industri di area Medan oleh PT Perusahaan Gas Negara = Implementation of article 50 sub-article a of law number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition case study: price determination of industrial gas in Medan area by PT Perusahaan Gas Negara

PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51152

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Atrina Decy Fardani, author

Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang terhadap keterlambatan atas jadwal keberangkatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi kasus putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011) = Legal protection toward airline passenger against the delay of departure schedule based on the law Number 8 Year 1999 and the law Number 1 year 2009 (Case study of Supreme Court Decision Number 1391 K/Pdt/2011)

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) telah memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi penumpang pesawat terbang. Namun sayangnya, masih ditemukan penumpang pesawat terbang yang tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya. Padahal, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53649

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ferdy Prawirakusumah, author

Analisis yuridis terhadap kesiapan industri penerbangan Indonesia dalam penerapan Asean Open Sky Policy ditinjau dari hukum persaingan usaha = The analysis of Indonesian aviation industry preparedness facing Asean Open Sky Policy based on Indonesian competition law

Skripsi ini membahas mengenai dampak dari ASEAN Open Sky Policy terhadap industri penerbangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa industri penerbangan belum siap untuk menghadapi kebijan ASEAN Open Sky Policy; maka dari itu harus diberlakukan secara bertahap. Industri penerbangan memerlukan perlindungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45204

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zelika Setya Ardiani, author

Business Enabling Environment (BEE) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia = Business Enabling Environment (BEE) in The Perspective of Indonesian Development Economics Law

Business Enabling Environment (BEE) akan menjadi rumusan indeks baru yang dinilai lebih efektif dalam menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara, setelah penghentian indeks penilaian kemudahan berusaha yakni Ease of Doing Business (EoDB) pada September 2021 lalu. World Bank (Bank Dunia) akan menggantikan EoDB sebagai indikator dalam menilai iklim investasi suatu...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arya Radhitya, author

Pengaruh Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Publik PT Perusahaan Gas Negara Tbk Terkait Pengalihan Saham Milik Negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) = Influence on the Interests of Public Shareholders PT Perusahaan Gas Negara Tbk Related to the Transfer of State-Owned Shares in PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Taufiqurrahman, author

Perekrutan pengusaha jasa instalasi jaringan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam perspektif hukum persaingan usaha = Recruitment of the entrepreneur of network installation services PT Telkom Indonesia tbk in competition law's perspective

Bardasarkan Pasal 10 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan adanya larangan praktek yang menjurus kearah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara pengusaha penyelanggara telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan asas yang terkandung di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53182

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidi Galenso Syarief, author

Analisa yuridis atas putusan perdamaian dalam perkara kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap = Juridical analysis upon reconciliation decision in the bankruptcy which hasthe final and binding court decision

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34943

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian