Hasil Pencarian

Ditemukan 108 dokumen yang sesuai dengan query

Dewo Baskoro, author

Kewenangan pemegang kekuasaan eksekutif Indonesia terkait keadaan bahaya ditinjau dari hukum tata negara darurat = The authority of the executive of Indonesia pertaining state of emergency from emergency constitutional law perspective

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang rawan akan keadaan bahaya. Untuk itu, perangkat hukum yang ada haruslah memadai agar dapat mengatasi keadaan bahaya tersebut. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif pada saat negara berada di dalam keadaan bahaya seringkali diiringi dengan kesewenang-wenangan. Skripsi ini akan menjabarkan dan meninjau kembali kewenangan-kewenangan...

2017

S69431

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabilla Arsyafira, author

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia: tinjauan antinomi kebebasan (freedom) dan ketertiban (order) terhadap pengaturan kemerdekaan pers oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = Limitation of human rights in Indonesia: an analysis of the antinomy of freedom and order in the regulation of press freedom by the people's consultative assembly of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency limitiation of time on judicial review of the 1945 constitution in Constitutional Court Republic of Indonesia / Rafli Fadilah Achmad

ABSTRAK
Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang...

2018

T50182

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rozi Beni, autho

Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta : analisis pengaturan dan praktik pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 1945 hingga 2017 = Filling position of governor and deputy governor of Yogyakarta Special Region Yogyakarta : analysis of arrangements and practices of governor and deputy governor of Yogyakarta Special Region from 1945 to 2017

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan...

2018

T50042

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Supriati, author

Kementerian koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia: analisis kedudukan dan kewenangan kementerian koordinator tahun 2014-2019 = Coordinating ministry in the government system of the Republic of Indonesia: analysis of position and authority of the coordinating ministry for 2014-2019

Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53947

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristo Roland Pattiapon, author

Penerapan ambang batas presiden (presidential threshold) sebagai syarat pengajuan pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden pada pemilihan umum serentak tahun 2019 dikaitkan dengan stabilitas pemerintahan = The application of the presidential threshold as a requirement for submitting a candidate pair of candidates for president and/or vice president in the 2019 concurrent elections with government stability

Pemisahan waktu pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dengan pemilihan legislatif sering menghasilkan pemerintahan yang terbelah pada pemerintahan dalam sistem presidensial. Kondisi tersebut dikarenakan hasil yang tidak kongruen antara hasil dari pemilihan presiden dengan hasil dari pemilihan legislatif. Komposisi yang terbentuk memunculkan presiden seringkali tidak didukung oleh kekuatan suara mayoritas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55143

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ramdansyah, author

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Idaman) = The Verification of Political Party for Joining the 2019 Indonesian Election (Case Study of Partai Idaman)

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54840

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dimas Prasojo, author

Kedudukan dan implikasi tim pengawas DPR RI terhadap proses penyelesaian kasus Bank Century = Position and implication of supervisor committee investigation case questionnaire Century Bank of the Republic of Indonesia parliament

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54535

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Teddy Handiar Yobel, author

Independensi pembentukan peraturan komisi pemilihan umum dikaitkan dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat = Independence general elections commision regulations establishmen linked with supervision house of representative

Skripsi ini membahas tentang konsep independensi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendapat jawaban tersebut, hasil temuan tersebut dapat menjadi refrensi atas jawaban perdebatan independensi Komisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian