Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 108 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurfuady Bakir, author
Analisis praktik pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003-2020 = Analysis of formal law assessment practice in Constitutional Court of Republic of Indonesia in 2003-2020
Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurfuady Bakir, author
Analisis praktik pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003-2020 = Analysis of formal law assessment practice in Constitutional Court of Republic of Indonesia in 2003-2020
Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Kurniawan Ardi, author
Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = UDICIAL DESIGN FOR SETTLEMENT OF DISPUTES RESULTS OF THE GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan pasca reformasi nyatanya memberikan angin segar bagi para pihak yang ingin berperkara. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan pada Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut banyak gugatan perselisihan hasil pemilu diajukan ke...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Patio Alfredo, author
Analisis implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-X/2012 terkait pembentukan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas ditinjau dari pasal 33 undang undang dasar 1945 = Analysis of implication on constitutional court verdict number 36/PUU-X/2012 concerning the establishment of special task force for oil and gas activity skk migas in terms of article 33 the constitutional law of 1945
Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62467
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Tenri Abang HS, author
Pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah terhadap munculnya dinasti politik dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis = The regulation of the nomination of regional head elections against the emergence of political dynasties in realizing democratic regional head elections.
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Reno Maratur Munthe, author
Pengaturan Buzzer Politik pada Media Sosial dalam Pemilihan Umum: Menuju Pemilihan Umum yang Berkualitas = Regulatory Efforts to Political Buzzers on Social Media in General Elections: Towards Quality Elections.
Berisiknya dengungan para buzzer politik dapat menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi apabila berlangsung berkepanjangan. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para pendengung politik dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, mengaburkan batas antara aspirasi publik yang otentik dengan aspirasi rekaan. Kehadiran UU ITE dan Peraturan KPU belum...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Debby, author
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi: Kajian terhadap peran penyelenggara pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengantisipasi pelanggaran = Implementation of regional head elections in the midst of a pandemic: A study on the role of election organizers in increasing public participation and anticipating violations.
Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi seluruh negara di dunia. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pemilihan tetap dilaksanakan karena kedaruratan yang dipilih oleh negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedaruratan berdasar undang-undang....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Elfryda Prahandini, author
Dampak hukum terhadap akta pemindahan hak dan kuasa serta akta jual beli yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016) = Legal impact on the deed of transfer of rights and powers and deed of sale and purchase made without the knowledge of the object owner (Study of Supreme Court Decision Number 3090 K/Pdt/2016).
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, terdapat suatu gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Wahyu Febriyantoro, author
Implikasi Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Cacat Hukum Tanpa Mencantumkan Ahli Waris dan Akta-Akta yang Berkaitan dengan Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026 K/PDT/2018) = Implication on Deed of Inheritance Drafting which is Legally Flawed Does Not List The Heir and on Deeds that Related to Inheritance (Case Study Supreme Court of Republic Indonesia Verdict Number 1026 K/PDT/2018)
Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Himas Muhammady Imammullah El Hakim, author
Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Nomokrasi Islam: Studi tentang Konstitusionalisasi Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah dan Implementasinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN ISLAMIC NOMOCRACY: STUDY ON THE CONSTITUTIONALIZATION OF HUMAN RIGHTS IN THE MADINAH CHARTER AND ITS IMPLEMENTATION IN THE CONSTITUTION OF REPUBLIC INDONESIA 1945
Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen konstitusi dalam nomokrasi Islam di negara Madinah memiliki prinsip-prinsip konsitusionalisme. Konstitusionalisme inilah yang menghendaki adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Piagam Madinah inilah yang memiliki prinsip-prinsip yang memiliki karakter khas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia kontemporer. Karakter...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>