Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query
M. Aris Firmansyah, author
Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12129
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lilik Winarti, author
Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pokoknya didanai dari Anggaran Belanja Pembangunan Daerah, yang tertuang dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Pertamanan dan dikoordinasikan oleh Subbagian Keuangan. Proses penyusunan tersebut dimulai dengan kegiatan perencanaan dengan mengacu pada Propeda dan Renstrada kemudian diterjemahkan dalam rencana operasional tahunan berupa...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12191
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Imam Prakoso, author
Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12406
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Faisal Syafruddin, author
Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12348
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mulyawati, author
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari rule government menjadi mission driven, peran pemerintah yang tadinya sebagai penyedia (provider) berubah menjadi pemberdaya (enabler). Otonomi daerah dalam koridor UU No. 22 tahun 1999 adalah otonomi luas, yang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12387
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noer Subchan, author
Di dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu tugas pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan bukan sekadarnya memberikan dengan proses birokrasi yang berbelit-belit tetapi harus menghasilkan bentuk pelayanan yang terbaik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.
Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta telah berusaha...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12377
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fujiartanto, author
Dalam rangka pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat krisis, Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi bidang pembangunan dan pemerintahan, diantaranya melalui ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi, daerah otonom (termasuk Kota Depok yang ditetapkan melalui UU No. 15 Tahun 1999) perlu melakukan penataan elemen utama penyelenggaraan pemerintahan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12460
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siallagan, Gunawan Irwin, author
Munculnya gerakan reformasi tidak terlepas dari berkembangnya tuntutan demokratisasi pemerintahan melalui penerapan good governance (tata kepemerintahan yang baik). Kondisi tersebut disikapi pemerintah dengan desentralisasi kewenangan dalam bentuk otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demokratisasi tersebut terwujud dalam kewenangan mengatur oleh masyarakat yang direpresentasikan Dewan Perwakilan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13827
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Teuku John Merly Betra, author
Otonomi Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun l999 merupakan "momentum" bagi daerah untuk lebih leluasa mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal, dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah di daerah Nanggroe Aceh Darussalam dibentuklah satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13937
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edy Wahyudi, author
Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka kebijakan perencanaan yang diamabil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh darrah yang bersangkutan. Maka, penentuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang sangat diperlukan agar perencanan berjalan efektif dan efisien.
Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengetahui proses penyusunan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T17137
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
